GORONTALO - Perbaikan kualitas birokrasi menjadi fokus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hal ini perlu didukung oleh orang yang bekerja di dalam birokrasi itu yakni Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Menteri PANRB Asman Abnur, diperlukan komitmen yang kuat tidak hanya pada pimpinan tertinggi, tetapi juga komitmen kuat seluruh jajaran pimpinan dan pegawai yang terlibat di dalamnya. "Kepala SKPD adalah motor perubahan. Ujung tombak mempercepat perubahan birokrasi," ujarnya saat memberikan arahan untuk ASN se-Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort Gorontalo, Selasa (25/04).
Selan itu, diperlukan konsistensi untuk terus-menerus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.Para pejabat yang diberikan amanah seharusnya memberikan contoh kepada bawahannya dan memberikan motivasi untuk selalu berkinerja. Menteri Asman mengimbuhkan bahwa maju atau mundurnya suatu daerah tergantung komitmen dari penyelenggara negaranya.
"Kalau kepala dinasnya tidak ada komitmen dan keseriusan, harus langsung dievaluasi," tegas Menteri Asman.
Menteri Asman juga berpesan bahwa kepala daerah dan pejabat harus sering turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi. "Tolong tekunin sampai ke bawah. Jangan cuma perintah,' ujarnya.
Pada kesempatan kali ini, Menteri Asman mengapresiasi Pemerintah Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan manajemen pelayanan di pemerintahan melalui upaya penerapan ISO 9001:2015. "Komitmen ini menjadi sebuah keberanian yang patut saya hargai, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," imbuhnya.
Selain itu, salah satu inovasi pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yakni dari Badan Keuangan Pemerintah Daerah dengan inovasinya MP-TGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi). Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk membuat inovasi pelayanan publik dan memperoleh sertifikasi ISO adalah bagian dari berbagai langkah yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam memperbaiki birokrasi pemerintahan. (rr/ar/HUMAS MENPANRB)
