JAKARTA - Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, bahkan organisasi masyarakat sipil, media, dan dunia usaha pun menunjukkan kontribusinya kepada Presiden terpilih, dengan menyumbangkan saran dan pemikiran demi keberlanjutan percepatan reformasi birokrasi.
Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo, rekomendasi yang merupakan hasil rembukan semua pihak ini digagas untuk menjadi bahan pertimbangan di masa pemerintahan mendatang.
“Identifikasi pokok-pokok masalah, hambatan, dan tantangan dalam mereformasi birokrasi merupakan hasil dari pertukaran pengalaman tentang praktek-praktek baik reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu masukan ini juga sebagai bahan pembelajaran untuk konsolidasi gerakan reformasi birokrasi nasional,” ujarnya dalam pertemuan puncak reformasi birokrasi nasional di Jakarta, Rabu (10/09).
Rekomendasi diserahkan langsung oleh tim independen reformasi birokrasi nasional kepada tim transisi Jokowi yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Wijayanto. Diantaranya mengenai perlunya kepemimpinan politik reformasi birokrasi dari Presiden, dengan membuat unit reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan langsung Presiden atau Wakil Presiden.
Selain itu perlunya upaya percepatan reformasi birokrasi dengan menguatkan kepemimpinan politik Presiden terhadap reformasi birokrasi, meningkatkan koordinasi anatara Kementerian/Lembaga dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dan media dalam reformasi birokrasi.
Perlunya efisiensi birokrasi dengan memangkas anggaran yang tidak perlu juga menjadi salah satu hal yang direkomendasikan tim independen kepada pemimpin kelak. Peran masyarakat dalam optimalisasi sistem pengawasan nasional reformasi birokrasi sampai keseriusan Presiden dalam mengelola intervensi politik dalam birokrasi juga dinilai penting untuk menjadi topik hangat di masa pemerintahan Jokowi kelak.
Dalam momentum yang bagus tersebut, Sekretaris Jenderal Transparency International-Indonesia Natalia Soebagjo menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi berkaitan dengan reformasi birokrasi dan juga praktik baik yang sudah dilakukan kepada tim transisi.
Reformasi Birokrasi Summit merupakan hasil kerjasama dari tujuh lembaga yang mewakili berbagai kepentingan. Ketujuhnya adalah Kementerian PANRB, Kemitraan Partnership, Transparency International-Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Universitas Indonesia Center for the Study of Governance, dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (bby/HUMAS MENPANRB)
