Suasana Lokakarya PEKPPP Deputi Bidang Pelayanan Publik di Jakarta, Selasa (11/04).
JAKARTA – Upaya peningkatan kompetensi pegawai terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kali ini melalui knowledge sharing, para pegawai mendapat pembelajaran terkait Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
“Saat ini tema yang dibahas adalah terkait kebijakan pelayanan publik yaitu terkait kebijakan PEKPPP yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, dalam Lokakarya Kebijakan PEKPPP Deputi Bidang Pelayanan Publik di Jakarta, Selasa (11/04).
Lebih lanjut Diah menyampaikan, lokakarya tersebut dilakukan untuk pengembangan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai. “Knowledge sharing ini merupakan langkah awal dan salah satu upaya peningkatan kompetensi, karena sejatinya proses pembelajaran bukan hanya melalui proses klasikal, namun juga bisa dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja dan masih banyak lagi,” ungkapnya.
Dengan metode knowledge sharing diharapkan seluruh pegawai lingkup Deputi Bidang Pelayanan Publik dapat memahami isu-isu strategis maupun program di bidang pelayanan publik. “Sehingga tugas kita sebagai penyampai pesan (komunikator) kebijakan yang dihasilkan dapat tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Diah.
Diah juga berharap core values ASN berAKHLAK dapat diimplementasikan dengan baik melalui squad team. “Selain itu diharapkan implementasi nilai berAKHLAK melalui perwujudan sistem kerja kolaboratif dapat terlaksana di lingkup Deputi Bidang Pelayanan Publik maupun lintas PPT Madya di Kementerian PANRB sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih komprehensif lagi,” tutur Diah.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida tersebut Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Kurniawan hadir sebagai narasumber. Dijelaskan, PEKPPP merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu atas kinerja pelayanan publik. Pengukuran ini dilakukan guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.
Untuk diketahui, pada tahun 2022 PEKPPP mencakup 1979 unit lokus, 504 kabupaten/kota, 81 kementerian/lembaga, dan 34 provinsi. Aspek penilaian meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, SIPP, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.
“Skema PEKPPP 2023 yaitu memantau hasil PEKPPP 2022 dengan batas waktu Juli 2023 serta pelaksanaan PEKPPP mandiri dan khusus,” jelas Yusuf.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus menyampaikan knowledge sharing melalui lokakarya PEKPPP tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB untuk menghadirkan pegawai yang berkompeten dan berintegritas pada lingkungan pekerjaan.
“Knowledge sharing juga merupakan bagian dari knowledge management agar bisa menciptakan ide-ide serta inovasi yang dapat memberikan kontribusi di suatu instansi pemerintah,” pungkasnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
