Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam peresmian MPP Kabupaten Pati, Rabu (16/12).
PATI – Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dapat mewujudkan transformasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menekankan bahwa saat ini terutama dalam situasi pandemi, merupakan kesempatan bagi para ASN untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan transformasi pelayanan.
"Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar," ujarnya saat memberikan sambutan dalam peresmian MPP Pati, Rabu (16/12).
ASN tidak boleh terjebak dalam rutinitas (comfort zone), tetapi perlu mengembangkan ide, terobosan, dan kreativitas dalam reformasi pelayanan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kabupaten Pati adalah melakukan trasformasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi MPP.
MPP Kabupaten Pati telah menyatukan 305 jenis layanan dalam 22 gerai yang terdiri dari 13 organisasi perangkat daerah (OPD) dan sembilan instansi vertikal. MPP ini merupakan MPP ke-33 secara nasional dan merupakan MPP ke-6 di Provinsi Jawa Tengah.
Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional, pembentukan MPP diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang berguna dalam pertumbuhan ekonomi. "Mudah-mudahan dengan adanya MPP ini mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mempercepat perizinan, dan investasi di wilayah Pati. Saya rasa ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Pati Haryanto mengatakan MPP merupakan bukti nyata sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menghilangkan ego sektoral demi kesuksesan program pembangunan. Setiap layanan dari masing-masing instansi telah terintegrasi dalam MPP sehingga dapat meminimalisir ego sektoral yang seringkali menjadi hambatan dalam kemajuan.
"Seluruh OPD dan instansi vertikal yang telah tergabung dapat lebih fokus berkolaborasi dan bersinergi karena memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," jelasnya.
Kehadiran MPP bagi masyarakat juga menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui MPP ini pula Pemerintah Kabupaten Pati mengupayakan langkah progresif dalam menjawab kebutuhan publik akan kemudahan pelayanan. (clr/HUMAS MENPANRB)
