Inovasi Siswa Asuh Sebaya (SAS) pada tahap presentasi dan wawancara Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Selasa (16/07).
JAKARTA – Hari terakhir tahapan presentasi dan wawancara Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), sebanyak 17 instansi pemerintah memaparkan inovasinya di hadapan Tim Penilai Independen (TPI) secara virtual. Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdul Hakim menyampaikan PKRI merupakan upaya pemantauan keberlanjutan inovasi yang telah lahir selama satu dekade terakhir.
“Selama 10 tahun terakhir, Kompetesi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) telah menjaring banyak inovasi, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan inovasi pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian PANRB memutuskan untuk tidak mengadakan KIPP dan melaksanakan PKRI di tahun 2024 ini,” ujarnya ditemui di Jakarta, Selasa (16/07).
Pelaksanaan PKRI tahun ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan informasi objektif terkait implementasi pembinaan inovasi pelayanan publik di tiap instansi pemerintah. PKRI juga merupakan cara memberikan apresiasi bagi instansi pemerintah yang telah melakukan pembinaan inovasi dengan baik serta mampu menjaga keberlanjutan inovasi dan melakukan replikasi inovasi pelayanan publik.
Salah satu inovasi dari kelompok “keberlanjutan” yang dipresentasikan di hadapan TPI datang dari Kabupaten Banyuwangi. Siswa Asuh Sebaya (SAS) pertama kali diluncurkan pada 2011. Tujuan Program Siswa Asuh Sebaya adalah sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan dalam perjalanannya SAS telah berkembang menjadi beberapa versi. SAS kini bertransformasi menjadi Sekolah Asuh Sekolah, Sekolah Asuh Stunting, Sekolah Asuh Sampah, dan Sekolah Asuh Sungai.
Pada program Siswa Asuh Sebaya, program fokus memenuhi kebutuhan primer dan sekunder siswa seperti sepatu, tas, alat tulis, sepeda, kacamata, hingga layanan kesehatan. Sementara itu, Sekolah Asuh Sekolah berkembang seiring dengan kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah yang terlihat saat pandemi.
Berikutnya, Ipuk menjabarkan Sekolah Asuh Stunting sebagai program yang merangkul siswa dan guru untuk memberikan makanan bergizi bagi balita stunting dan ibu hamil risiko tinggi di sekitar sekolah. Pada 2023, SAS menyasar pada program merawat sungai yang ada di dekat sekolah dan mengelola sampah yang dihasilkan di sekolah.
Masih dari kelompok “keberlanjutan”, inovasi berikutnya datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan Klinik Bum Desa. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan saran kepada BUM Desa agar menjadi sehat dan berkembang, serta mendatangkan keuntungan yang berujung pada berputarnya roda perekonomian suatu desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto menjelaskan inovasi ini juga menjadi jalan membangun kemandirian BUM Desa yang berkelanjutan, mengembangkan BUM Desa melalui kerjasama dan jejaring pemasaran, memberikan tutorial klinik BUM Desa secara online, memetakan potensi dan jenis usaha BUMDesa, meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan BUM Desa, dan menumbuhkan ekonomi UMKM.
Keberlanjutan inovasi Klinik Bum Desa didukung dengan tiga strategi, yaitu strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial. Klinik Bum Desa saat ini telah direplikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan.
Inovasi selanjutnya adalah Ayo Ceting (Cegah Stunting) dari Pemerintah Kota Padang. Inovasi Ayo Ceting berawal dari inisiatif masyarakat dan dalam pelaksanaannya juga melibatkan peran aktif masyarakat. Kader berperan dalam menjaring kelompok berisiko di wilayahnya. Masyarakat dan stakeholder ikut serta dalam mendukung pembiayaan intervensi kasus gizi di wilayahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurnia Yati menjelaskan Ayo Ceting dilaksanakan melalui tiga paket program yang mengintervensi kelompok berisiko yaitu ibu hamil dan bayi balita. Pertama, pembentukan grup WhatsApp ibu hamil sebagai media komunikasi dan diskusi mengenai kesehatan gizi kehamilan yang didampingi bidan dan dokter.
Kedua, pembentukan Rumah Gizi secara swadaya oleh masyarakat untuk mengintervensi bayi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk agar tidak berkelanjutan menjadi stunting. Ketiga, aplikasi Ayo Ceting media edukasi digital mengenai pencegahan stunting yang didukung fitur pencatatan dan pemantauan gizi ibu hamil dan bayi/balita.
Saat ini inovasi Ayo Ceting telah diterapkan di 24 Puskesmas se-Kota Padang. Inovasi ini juga direplikasi oleh tiga pemerintah daerah yaitu Kota Palopo, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan.
Menutup rangkaian presentasi dan pol wawancara PKRI 2024, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyampaikan apresiasinya pada seluruh instansi pemerintah yang telah berpatisipasi pada PKRI 2024. "Setelah tahapan presentasi dan wawancara, TPI akan melakukan sidang pleno untuk menentukan inovasi-inovasi terbaik dari masing-masing kluster atau tipe instansi," tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
