JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, kunci inovasi dalam pelayanan publik hanya tiga yaitu niteni (memperhatikan), nirokke (meniru) dan nemokke (menemukan). Sedangkan ukuran yang paling mudah untuk melihat meningkatanya reformasi birokrasi adalah dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan berkurangnya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
Hal itu dikatakan Wamen sosialisasi penggunaan Sistem kompetisi inovasi pelayanan publik (SINOVIK) 2014 di Jakarta, Rabu (09/01). “Inovasi yang kita lakukan itu tidak harus merupakan satu penciptaan yang baru, tetapi bisa juga replikasi dari inovasi yang sudah dikembangkan oleh daerah-daerah lain,” ujar Eko Prasojo.
Lebih lanjut dikatakan, Kementerian PANRB telah meluncurkan program one agency one inovation, yang hari ini ditindaklanjuti dengan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa sebenarnya sangat banyak. Tetapi kita cenderung tidak mau belajar kepada daerah-daerah lain, padahal daerah lebih banyak memberikan inovasi pelayanan publik. Salah satunya yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi, dengan inovasi ‘lahir procot pulang bawa akta’.
Tanggal 18 Desember 2013, Kementerian PANRB juga telah mengirim 19 inovasi dari pemerintah daerah dan pusat kepada United National Public Service Award (UNPSA). Menurut Wamen, ini sangat penting untuk menciptakan citra baru dan untuk memperbaiki easy of doing business sebagai daya tarik investor terhadap Indonesia.
Kompetisi ini dimaksudkan untuk mendorong bangsa Indoensia belajar sehingga dengan program “one agency one innovation” maka dalam satu tahun akan mendapatkan 600 inovasi di bidang pelayanan publik dari K/L dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Wamen juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dilaksanakan dengan cara biasa-biasa saja. “Sebenarnya kesalahan reformasi birokrasi kita adalah menyelesaikan masalah dengan cara biasa. Harusnya segera dirubah dengan penyelesaian masalah adalah dengan teori baru, satu paradigma baru , satu culture state baru dan satu behavior state yang baru”.
Reformasi Birokrasi yang kini tengah berlangsung. Diarahkan untuk memindahkan birokrasi ke knowledge base bureaucracy (birokrasi berbasis pengetahuan), yaitu birokrasi yang kebijakan-kebijakannya itu didukung penelitian dan data-data yang akurat, pengetahuan yang valid dan kerangka berfikir teoritik yang lebih baik lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pelayanan Publik Kemenetrian PANRB Mirawati Sudjono mengatakan, tahun ini Kementerian PANRB tidak memberikan pengahargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN). Hal itu digantikan dengan kompetisi inovasi pelayanan publik. “Dengan kompetisi inovasi pelayanan publik, kita mendorong K/L dan pemda untuk terus meningkatkan inovasinya,” ujarnya.
Terkait dengan hasil penilaian yang telah dilakukan tahun 2013 lalu, pihaknya menyampaikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan terhadap seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi. Adapun untuk kabupaten/kota, akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan LHE akuntabilitas kinerja pada tanggal 29 januari mendatang. (ags/gin/HUMAS MENPANRB)
