JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menyerahkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023. Penghargaan untuk pemerintah daerah yang memperoleh nilai AKIP AA dan A tahun 2023 akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H.Ma’ruf Amin, pada Rabu (06/12) mendatang, di Nusa Dua, Bali.
“Sementara Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan memberikan penghargaan pada berbagai kategori, antara lain pemda yang memperoleh predikat BB serta B pada 2023, pemda yang menjadi pilot project RB Tematik, pemda yang mampu mempertahankan nilai AKIP A sampai 2023, serta unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, Minggu (03/12).
Penyerahan penghargaan hasil evaluasi AKIP, RB, dan ZI ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disamping sebagai agenda dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian RB pemerintah selama tahun 2023 dan memberikan motivasi kepada instansi untuk selalu berbenah melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Penyerahan hasil evaluasi tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan RBXperience yang akan dilaksanakan pada 5-6 Desember dengan agenda hari pertama coaching clinic, peer teaching, serta talk show bersama para praktisi terbaik kebijakan RB di Indonesia. Hari pertama akan diisi dengan kegiatan asistensi yang akan dibuka oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Tema RBXperience tahun 2023 adalah ‘Dari Visi Menjadi Aksi, RB Berdampak untuk Indonesia Maju’. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, serta Kepala BPKP juga dijadwalkan hadir mengisi kegiatan sebagai keynote speaker.
Pelaksanaan RBXperience termasuk penyerahan hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan lesson learnt dari K/L/D untuk mempercepat peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintahan. Beberapa best practice dalam percepatan implementasi RB Tematik akan dihadirkan untuk nantinya dapat direplikasi strategi implementasinya dalam penanganan isu kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penerapan administrasi pemerintahan secara digital. (byu/HUMAS MENPANRB)
