Wapres Jusuf Kalla membuka Indonesia Development (IDP) Forum 2017 di Jakarta, Rabu (09/08)
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan agar para pemangku kebijakan, baik di pusat maupun daerah sesegera mungkin menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan yang masih terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. “Diperlukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Wapres saat membuka Indonesia Development (IDP) Forum 2017 di Jakarta, Rabu (09/08).
Menurut Wapres, dewasa ini masih terdapat ketimpangan dalam berbagai sektor, seperti ketimpangan dalam sektor pertanian dan industri, kemudian pendapatan guru dengan dokter yang berbeda. "Banyak usaha-usaha telah dilakukan, antara lain dengan memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil, serta program afirmasi dengan kartu pintar maupun kartu sehat serta dengan memberikan upah minimum," katanya.
Menurutnya, banyak ukuran untuk melihat bagaimana ketimpangan itu terjadi di suatu negara. Ketimpangan juga bisa dilihat melalui penghasilan yang berbeda antar daerah. Di Indonesia, ketimpangan juga bisa dilihat dari sektor pertanian hingga industri. Ketimpangan penghasilan sangat terlihat antara pusat dan daerah perdesaan di Indonesia, yang perbandingan pendapatannya bisa mencapai 100 kali.
Meski berbagai usaha telah dilakukan dan berdampak pada sedikit berkurangnya kemiskinan, namun kondisi tersebut belum berdampak luas. Wapres menyebutkan jika selama tujuh tahun terakhir secara presentase kemiskinan di Indonesia turun tiga persen. Hal penting lainnya yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan menurut Wapres adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluarannnya.
Sementara itu Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, acara IDF yang baru pertama kali diselenggarakan ini, untuk mewadahi para multi stakeholders untuk mencari solusi terkait perbaikan pembangunan nasional. Karena memang selama ini, tidak ada forum khusus yang melibatkan stakeholders untuk merumuskan penyelesaian masalah tertentu.
"Sebagai instansi yang diberi tanggung jawab agar jalannya perencanaan makin baik, tepat sasaran, dan bisa sesegera mungkin menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi tentunya harus paham tentang isu pembangunan yang perlu diprioritaskan," ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhajir Effendi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Duta Besar Australia untuk Indonesia Bradley Armstrong, serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi terkait. (byu/HUMASMENPANRB)
