MAKASSAR – Sekretaris Daerah Kota Makassar Agar Jaya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan workshop Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pilot Project Regional IV Indonesia Bagian Timur. Hal ini menunjukkan keseriusan atas komitmen Pemerintah dalam mewujudkan reformasi Birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.
“Setiap individu dan unit kerja serta pimpinan diharapkan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya pada Pembukaan Workshop PMPRB Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Makassar, Kamis (19/09).
Workshop Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Regional IV di Makassar ini merupakan roadshow Kementeriam PANRB putaranterakhir. Hal serupa telah dilakukan di Bogor, Pekanbaru, Bandung, dan Banjarmasin. Workshop Asesor Tahun 2013 di Makassar ini diikuti 80 orang asesor dari unsur Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Kominfo, Bappeda, Kantor Pelayanan Terpadu.
Para pejabat itu datang dari Pemerintah Kota Makassar, Tidore Kepulauan, Kupang, Denpasar, Ambon, Manado, Kendari, Gorontalo, Pemerintah Kabupaten, Polewali Mandar, Pinrang, Pohuwato, Bitung, Mamuju, Donggala, Kep. Siau Tagulandang Biaro, Halmahera Utara, Timor Tengah Selatan, Maluku Tenggara. Disamping itu, peserta juga berasal dari daerah di luar Regional IV yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Depok dan Pekalongan, karena pada saat dilakukan kegiatan di regional sebelumnya, tidak sempat hadir.
Workshop ini dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gatot Sugiharto, mewakili Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh.
Dalam sambutannya, Gatot menyampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk komitmen Kementerian PANRB dalam melaksanakan reformasi birokrasi, adalah dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan Kementerian PANRB dari 6 Deputi saat menjadi 4. Keempat Deputi itu adalah Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (gabungan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi dengan Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur), Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Gabungan Deputi Kelembagaan dengan Deputi Tata Laksana), Deputi Bidang Pelayanan Publik, dan Deputi Bidang SDM Aparatur.
Pelaksanaan workshop ini, bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) bagi para asesor dalam melakukan penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Mandiri secara online. Gatot menambahkan, komitmen pemimpin daerah dalam mendukung para asesor sangat menentukan dalam penilaian mandiri guna penyusunan profil pelaksanaan reformasi birokrasi pemda.
Para asesor diberikan pembekalan yang berkaitan dengan kebijakan PMPRB, konsep dan tata cara penilaian PMPRB, Proses dan Tugas Tim PMPRB, penyusunan kertaskerja asesor, simulasi online PMPRB, langkah teknis PMPRB, dan diakhiri presentasi kabupaten/kota peserta worshop.
Narasumber pada workshop ini adalah Kamaruddin (Kabid Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program RB Pusat), Kumala Sari (Kabid Pemantauan Evaluasi Program RB Daerah), Aan Syaiful Ambiya (Kabid Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program RB Daerah) dan Sri Widiastuti (Kabid Penyiapan Kebijakan Program RB).
Dalam rangka memantapkan tugas asesor untuk melakukan penilaian komponen pengungkit, komponen hasil, dan menyusun rencana perbaikan untuk masing-masing unit kerja serta menyampaikan hasil penilaian melalui sistem online, workshop ini dilakukan dengan metode ”learning by doing”. (has/HUMAS MENPANRB)
