BOGOR – Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas fasilitator Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi pemerintah provinsi se-Sumatera dan Jawa.
Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB Ismail Mohamad mengatakan, kegiatan ini penting, sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan model PMPRB online. Dalam hal ini, diperlukan kapasitas yang baik dari para asesor yang merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan model ini. “Hal ini penting, karena pemerintah mentargetkan pada tanggal 31 Maret 2013 sudah dapat dimulai penyusunan profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya di Bogor, Selasa (12/02) petang.
Dalam pembukaan acara yang akan berlangsung hingga Kamis (14/02), Ismail mengatakan bahwa reformasi birokrasi harus dinilai, dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan dan melembaga berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. PMPRB online yang berbasis web ini digunakan untuk menilai kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB secara mandiri (self assessment) oleh masing-masing K/L dan pemda.
Pemerintah telah menerbitkan Permen PAN-RB No. 1/2012 tentang Pedoman PMPRB, yang antara lain menetapkan bahwa koordinator penanggungjawab pelaksanaan PMPRB adalah Irjen/Irtama/Inspektorat atau unit yang memiliki fungsi pengawasan internal. Selain itu juga telah diterbitkan Permen PAN-RB No. 31/2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB online. Untuk mempermudah aplikasi model PMPRB online, telah diterbitkan pula Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 21/2012 tentang Manual Penerapan PMPRB online. “SE ini menjelaskan langkah-langkah teknis untuk melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi secara online dan berkelanjutan,” tambah Ismail Mohamad.
PMPRB online, tambahnya, merupakan instrument yang digunakan Kementerian PAN-RB dalam menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan cara itu, public juga dapat memantau kinerja reformasi birokrasi K/L/pemda secara online, selain sebagai sarana komunikasi publik.
Asdep Program dan RB, Nadimah mengungkapkan, workshop ini diikuti oleh 68 peserta dari unsur SKPD pemerintah provinsi dari seluruh pemprov di Sumatera dan Jawa. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
Deputi Bid. Program dan RB Kemenpan dan rb, Ismail Mohamad, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan dan rb, Muhammad Imanuddin, dan Kepala Biro Organisasi Kemendagri, Edward Sigalingiging berbincang-bincang setelah acara pembukaan Workshop.
