Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Indonesia Digital Services Living Lab Summit 2022, secara virtual, Senin (21/11).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong pemerintah daerah dapat menerapkan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Baginya digitalisasi sudah menjadi keniscayaan, oleh karenanya pemerintah daerah diminta dapat bertransformasi menuju digital.
“Birokrasi harus berdampak, kadang kita sibuk tapi dampaknya tidak jelas. Digitalisasi juga harus berdampak karena digitalisasi bukan tujuan, digitalisasi jadi sarana mempercepat pencapaian tujuan,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam acara Indonesia Digital Services Living Lab Summit 2022, secara virtual, Senin (21/11).
Menteri Azwar Anas menyampaikan bahwa terdapat tiga arahan Presiden RI Joko Widodo tentang reformasi birokrasi, dimana salah satunya adalah birokrasi lincah dan cepat. Penerapan digitalisasi dirasa menjadi salah satu cara untuk melahirkan birokrasi yang lincah dan cepat, sebab semua kebutuhan sudah terintegrasi dalam satu genggaman.
Dikatakan bahwa melalui akselerasi digitalisasi dapat membawa transformasi reformasi birokrasi di tahun 2025 menjadi dynamic governance. Dimana birokrasi semakin efektif efisien dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi berkelas dunia.
Sebelumnya, transformasi reformasi birokrasi tahun 2013 adalah rule based bureaucracy dimana birokrasi cenderung kaku dan berorientasi pada aturan. Kemudian transformasi performance based bureaucracy di tahun 2018, dimana birokrasi berorientasi hasil, manajemen kinerja diterapkan dan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Percepatan digitalisasi juga masuk kedalam fokus reformasi birokrasi tematik. Salah satu dari empat fokus RB tematik adalah reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Dimana dapat terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi.
Disampaikannya, saat masih menjadi Bupati Banyuwangi, digitalisasi telah dilakukan sejak delapan tahun lalu dengan program pemasangan 1.800 titik wifi. Kemudian juga telah dipasang fiber optic hingga ke desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan upaya tersebut daerah dapat tersambung dengan digital, selain itu juga berdampak pada kemudahan memperoleh data sektor kemiskinan karena sifatnya yang terintegrasi.
Dirinya pun mengapresiasi pelaksanaan acara yang dianggap tidak sekedar bicara digitalisasi, melainkan juga bagaimana dampaknya. “Jangan sampai digitalisasi hanya dijadikan etalase dan tidak menyelesaikan permasalahan serta tidak memberi dampak luas bagi mayarakat,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
