Suasana kegiatan OECD-KPC Capacity Building Programme 2025, Selasa (20/5/2025).
JAKARTA - Transformasi digital pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi, sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Di samping itu, transformasi digital pemerintah juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan memiliki peran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Momentum capacity building ini menjadi semakin strategis, mengingat Indonesia saat ini sedang menjalani proses aksesi untuk bergabung dalam OECD. Sebagai bagian dari perjalanan ini, Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar tata kelola pemerintahan yang baik secara global, termasuk dalam penguatan strategi digital government yang menjadi salah satu substansi utama dalam Public Governance Committee OECD,” ujar Plt. Deputi Bidang Tranformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, dalam kegiatan OECD-KPC Capacity Building Programme 2025, Selasa (20/5/2025).
Disampaikan bahwa kegiatan yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini dapat juga diwujudkan dalam kemampuan untuk kemajuan bangsa dan negara melalui pemanfaatan teknologi digital, data, dan informasi, yang didukung oleh keamanan yang optimal. Transformasi digital pemerintah menjadi salah satu wujud nyata dari semangat kebangkitan tersebut, dalam upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih modern, melayani, inklusif, dan terhubung dengan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya dengan acara yang menghadirkan pembicara dari Inggris, Australia, Korea Selatan, Estonia, dan OECD, dapat dijadikan pengalaman dan best practices global, serta menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi yang sangat berharga. Selain itu melalui kegiatan tersebut juga dapat memperdalam pemahaman mengenai berbagai aspek Digital Government, mulai dari strategi, kebijakan dan implementasi, hingga fokus pada pembahasan digital public infrastructure dan berbagai use cases.
“Kita akan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil dalam transformasi digital mereka, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada di Indonesia, serta merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil bersama sesuai dengan konteks Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Lead, Data-Driven Public Sector & Southeast Asia, OECD, Arturo Rivera menyampaikan bahwa OECD merasa bangga dapat mendukung Indonesia dalam menciptakan pemerintahan digital yang inklusif dan responsif.
“OECD meyakini bahwa pemerintahan digital bukan sekadar penggunaan teknologi informasi, melainkan transformasi menyeluruh yang menciptakan nilai publik melalui pemanfaatan data dan teknologi digital, sebagai bagian dari strategi modernisasi pemerintahan,” ujar Arturo.
Lead for Services and Digital Skills, OECD, Seong Ju Park menambahkan bahwa Indonesia telah memiliki strategi transformasi digital yang kuat, namun perlu memastikan implementasinya berjalan efektif.
“Strategi dan alat digital tidak akan berdampak jika tidak digunakan, diimplementasikan, dan dimonitor secara berkelanjutan,” tegas Seong.
Sejak diluncurkan pada tahun 2005, Program Tata Kelola Publik dari Pusat Kebijakan Korea OECD (KPC) telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas kepada negara-negara di kawasan Asia-Pasifik melalui Program Pengembangan Kapasitas (CBP). Hasil utama yang diharapkan dari CBP adalah memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk memajukan agenda transformasi digital. (byu/HUMAS MENPANRB)
