JAKARTA – Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak seluruh instansi pemerintah untuk mengikuti kompetisi kompetisi inovasi pelayanan publik 2015. Pemenangnya akan diikutsertakan ke kontes pelayanan publik dunia, yakni United Nations Public Service Award (UNPSA) tahun 2016.
“Semakin banyak inovasi pelayanan publik yang ikut kompetisi ini, menggambarkan pelayanan publik kita semakin maju,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono saat membuka Sosialiasi PermenPANRB No. 31/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan SE MenPANRB No. 09/2014 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 di Jakarta, Kamis (30/10).
Kompetisi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat, yang diimplementasikan dalam bentuk percepatan peningkatan pelayanan publik. Melalui gerakan one agency one innovation, Kementerian PANRB mewajibkan setiap K/L serta pemda menciptakan paling tidak satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya. untuk mendorong inovasi pelayanan publik. Seperti halnya tahun lalu, ada lima finalis yang tembus sampai putaran akhir UNPSA. “Sudah saatnya Indonesia bersaing ke luar,” tegas Mira.
Di saat yang sama, Menteri PANRB Yuddy Crishnandi mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan ujung tombak dari pemerintah. Menurutnya, pelayanan publik adalah salah satu unsur yang bisa dilihat secara nyata dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kita harus mewujudkan wajah birokrasi yang melayani. Tidak ada lagi para aparatur negara yang minta dilayani dan diberi hormat berlebihan. Kita adalah pelayan. Birokrat pelayan masyarakat,” tegas Yuddy.
Yuddy menambahkan bahwa birokrasi yang rumit dan proses perizinan yang panjang, harus dipangkas. Hal-hal yang tidak disukai masyarakat diperbaiki. Birokrat yang mengarah pada revolusi mental akan menciptakan pelayanan publik yang mengarah kepada masyarakat. Kepuasan rakyat akan memberikan kepercayaan. Dan kepercayaan akan menggemukkan dukungan. Dukungan yang kuat menjadi modal awal dalam stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia dan seluruh lapisan sektor yang ada di dalamnya, tambahnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
