SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mendukung Menteri Perhubungan yang telah melakukan tindakan tegas terhadap penyalagunaan wewenang dalam perizinan transportasi udara. "Kecelakaan yang dialami Air Asia harus bisa dijadikan awal untuk reformasi sektor transportasi, khususnya transportasi udara," ujarnya dalam jumpa pers usai meninjau crisis center korban Air Asia di kompleks Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, Kamis (08/01).
Dalam kunjungan kerja itu Yuddy didampingi Kapolda Jatim Anas Yusuf. Kunjungan diawali dengan peninjauan crisis center untuk menemui aparatur negara yang tengah bertugas membantu menangani korban Air Asia. "Sebagai Menteri PANRB, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur negara yang telah bekerja keras bahu-membahu bekerja sesuai bidang tugas dan keahlian masing-masing," ujarnya. Dia menyebutkan bahwa seluruh aparatur negara baik TNI, POLRI maupun sipil serta relawan harus bekerja-sama, aparatur dari pusat maupun pemda semuanya memberikan pelayanan terbaik. Hal itu menggambarkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri melakukan dialog dengan para keluarga korban Air Asia. Yuddy mendengarkan berbagai keluhan anggota keluarga yang tengah menunggu kabar keluarganya. Mereka antara lain minta agar aparatur pemerintah yang terkait dengan perizinan terbang pesawat diberi sanksi tegas. Menanggapi hal itu, Yuddy langsung merespon dengan baik. "Saya mendukung tindakan kolega saya Menteri Perhubungan yang mengambil tindakan tegas terhadap Air Asia maupun aparat yang terlibat. Kalau memang terbukti salah, sebaiknya mereka dipecat dari jabatannya, " tegas Yuddy dalam keterangannya kepada wartawan. Kepada pihak Air Asia, Menteri menekankan agar secepatnya menuntaskan asuransi. "Paling lama tujuh hari kerja setelah tervalidasi ahli warisnya, harus sudah dibayarkan," imbuhnya. Dalam hal ini Menteri minta Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Walikota Surabaya serta pemda Dinas Dukcapil sampai RT/RW untuk membantu proses validasinya. Diakui bahwa saat ini sebenarya para keluarga korban masih fokus untuk menemukan leluarganya. Tetapi harus diakui bahwa persoalan administrasi juga harus diselesaikan. Saat bertemu Walikota Surabaya Tri Rismaharini di kantornya, atas nama pemerintah pusat, Yuddy megucapkan terima kasih kepada Risma, beserta jajarannya. Yuddy menginstruksikan agar walikota dan jajarannya memastikan kebenaran data ahli waris. "Jangan sampai justru menimbulkan masalah dikemudian hari akibat orang yang menerima asuransi adalah pihak yang tidak berhak," imbuhnya. Risma pun mengamini perintah Menteri dan mengatakan bahwa pihaknya sangat berhati-hati. "Apalagi ada korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kami harus benar-benar memastikan siapa ahli warisnya," ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
