Yuddy Chrisnandi melihat tata cara pengolahan data pengisian data E-PUPNS di BKN, Jumat (23/10).
JAKARTA - Usai menghadiri acara pengukuhan Satgas Netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi langsung menuju kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yuddy yang didampingi Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja tiba di gedung BKN sekitar pukul 10.00 WIB, Jakarta, Jumat (23/10).
Yuddy langsung meninjau sejumlah ruangan, seperti tempat penyimpanan berkas kenaikan pangkat PNS, ruang menyimpan arsip dan ruang pengisian data E-PUPNS. Ada beberapa catatan yang disampaikan Yuddy, yakni kondisi arsip yang begitu banyak di gedung BKN, pentingnya revolusi mental, masalah eks tenaga honorer kategori 2 (THK-2).
Saat meninjau ruangan, ia sempat mengkhawatirkan gedung BKN yang dipenuhi arsip. "Saya bisa membayangkan jika semua data PNS, mulai dari CPNS hingga yang pensiun disimpan di sini semua. Jangan-jangan gedungnya miring annti,” ujarnya.
Menurut Yuddy, BKN membutuhkan banyak tenaga untuk menangani masalah arsip. Selain perlu merekrut pegawai untuk memasukkan data, juga perlu dilakukan digitalisasi arsip serta mengirimkan data-data PNS ke daerah untuk mengurangi resiko beban gedung. Kalau anggarannya tidak dipotong hingga Rp 60 miliar, BKN bisa saja menarik tenaga alih daya, atau memanfaatkan mahasiswa yang magang untuk menginput data. "Kerjanya dari pagi sampai sore, dibayar bisa harian atau per data, kalau satu kertas dibayar Rp 10 ribu dia selesai seratus kan lumayan. Ini untuk mempercepat proses pendataan," kata Yuddy.
Kedua yaitu mengenai pentingnya revolusi mental. Menurut Yuddy, sebagai aparatur sipil diperlukan komitmen untuk menjaga marwah konstitusi. "Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, pemerintah sudah bekerja sangat keras, tetapi masyarakat masih menilai kurang sehingga dibutuhkan kerja yang lebih ekstra lagi," katanya.
Yuddy menyarankan, untuk membuktikan kinerja BKN maka BKN harus menyiapkan pola publikasi yang terukur. Dikatakan, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian PANRB sudah menyampaikan capaian-capaian program dan kegiatan. "BKN perlu mencoba menginventarisir capaian-capaian kinerja yang terukur. Ini untuk manajemen kontrol dan pengawasan," kata Yuddy.
Catatan ketiga yaitu mengenai masalah eks tenaga honorer kategori 2. Yuddy mengatakan, Presiden meminta agar ada kalkulasi ulang dengan solusi yang mantap yang sudah dihitung dari kebutuhan pegawai, kualitas pegawai sampai anggaran.
"Saya sudah sampaikan bahwa secara fiskal anggaran untuk eks honorer k2 ini tidak mempengaruhi kondisi ekonomi. Namun, pemikiran Pak Presiden berbeda. Menurutnya, kalau anggaran K2 Rp 28 triliun maka bisa membangun kurang lebih 48 waduk. Seperti itu pemikirannya," kata Yuddy.
Yuddy meminta kepada BKN bersama Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB untuk membuat kalkulasi dengan menyediakan sekitar empat opsi, sehingga Presiden bisa dengan mudah memilih opsi mana yang bisa digunakan. "Yang terpenting, mengikuti aturan dan juga adanya keadilan," kata Yuddy.
Selain itu, dia meminta agar BKN menutup peluang percaloan dan penipuan. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, baik di media eksternal maupun internal kementerian. "Saya minta skenario berlapis dan bisa dirumuskan oleh beberapa orang agar menghasilkan opsi-opsi untuk Presiden. Yang penting kita bisa membuat barikade, agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam perekrutan ini tidak terjadi," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
