JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddi Chrisnandi mengingatkan kembali agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memerangi korupsi secara total. Sementara Lembaga Administrasi Negara (LAN) diminta agar diklat yang dilakukan mengarahkan pada pengembangan revolusi mental aparatur negara di Indonesia.
Penegasan itu diucapkan Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan kerja ke BPKP yang dilanjutkan ke LAN, Kamis (30/10). BPKP diminta untuk tidak ragu-ragu dalam menyelamatkan keuangan negara dan menutup semua kemungkinan adanya celah kebocoran keuangan Negara. “Menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran-kebocoran yang ada adalah tugas mulia,” ujarnya.
Lebih lanjut Yuddy menyampaikan agar BPKP memberikan totalitasnya dalam memerangi korupsi. “Lantai yang kotor tidak mungkin bisa disapu dengan sapu yang kotor dan penyapu yang kotor,“ tuturnya. Pria kelahiran Bandung, tanggal 29 Mei 1968 inijuga memngapresiasi integritas BPKP yang selama ini sudah baik.
Usai kunjungan ke BPKP, Menteri didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh langsung meluncur ke LAN.
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB mengatakan perlunya perubahan sikap mental para birokrat. Hal ini sejalan dengan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi, bahwa birokrat harus melayani, bukan dilayani. “Masa-masa birokrat sebagai priyayi sudah berakhir sejak Joko Widodo dilantik menjadi Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Kini birokrat harus melayani rakyat,” tegas Yuddi.
Untuk itu, Yuddy menegaskan agar LAN dapat melatih, membina dan mengembangkan revolusi mental pada seluruh aparatur negara di Indonesia melalui diklat-diklat, pelatihan-pelatihan, sehingga birokrasi benar-benar hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan.
Diingatkan, revolusi mental birokrasi itu sesuai dengan 9 Agenda Prioritas cabinet Jokowi, yang dikenal dengan sebutan nawa cita. Salah satu agendanya adalah pemerintah hadir di tengah masyarakat, dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. (sgt/HUMAS MENPANRB)
