JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyaksikan pencanangan Zona Integritas (ZI) Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara IV, Senin (02/11). Pencanangan ini juga disaksikan oleh Ketua DPR Setya Novanto, Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis.
Dengan pencanangan zona integritas di Setjen DPR RI ini, maka sudah ada 30 lembaga negara yang mencanangkan. “Masih tersisa beberapa kementerian/lembaga yang belum melakukan pencanangan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memiliki pelayanan yang berkualitas,” ujar Yuddy.
Reformasi birokrasi tetap perlu dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN, kompeten, dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik hingga akhirnya terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
“Upaya reformasi birokrasi yang kita lakukan harus berjalan secara terintegrasi, sistematis, dan terarah. Jadi harus selalu ada keterkaitan pada setiap langkah yang kita lakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” imbuhnya.
Menteri Yuddy mengapresiasi upaya Sekjen DPR RI dan seluruh jajarannya yang berinisiatif mencanangkan pembangunan ZI ini. “Inisiatif ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bersih serta mampu memberikan layanan yang lebih baik lagi,” katanya.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pihaknya berkomitmen menjadikan DPR sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). "Melalui reformasi birokrasi khususnya pencegahan korupsi dan pelayanan publik, DPR RI mendorong sekjen melanjutkan reformasi birokrasi dan mewujudkan wilayah bebas korupsi," kata Novanto
Ia mengingatkan, Sekretariat Jenderal merupakan unsur pendukung yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPR. Sehingga dituntut lebih responsif serta mengoptimalkan peran dalam pengelolaan keuangan negara di lingkup DPR. "Kita dukung pencanangan zona integritas," katanya. (rr/HUMAS MENPANRB)
