JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan mendadak (bukan inspeksi mendadak) ke redaksi Metro TV dan Media Indonesia, di Kedoya, Jakarta Jumat (19/12) pagi. Sekitar 60 menit Kang Yuddy, sapaan akrabnya, diterima oleh Chief of CKM Group Asep Setiawan dan berdiskusi dengan pengampu media tersebut.
Materi diskusinya tak jauh dari kebijakan gerakan penghematan nasional, yang antara lain ditindaklanjuti dengan terbitnya tiga Surat Edaran Menteri PANRB bulan November silam. Ketiga SE dimaksud Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 10/2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, yang ditindaklanjuti dengan SE No. 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, dan Surat Edaran No. 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.
Dalam kunjungan singkat tersebut Yuddy menjelaskan, sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari efisensi perjalanan dinas sampai pembatasan undangan untuk pejabat, diakuinya telah ada sejak zaman Presiden Soeharto sampai dengan Presiden SBY. “Saat ini, kebijakan itu lebih bersifat mengaktualisasikan kembali apa yang sudah menjadi kebijakan terdahulu. Caranya, antara lain dengan pemberiam contoh langsung, dan pengawasan lebih intensif,” ujarnya.
Diskusi berlangsung rileks itu diakhiri dengan bincang-bincang di beranda kantor Metro TV. Yuddy yang tampil klimis tapi bersahaja juga mengemukakan urgensi pelaksanaan revolusi mental birokrasi melalui perubahan mindset, dari birokrasi priyayi menjadi birokrasi melayani.
Namun diingatkan bahwa revolusi mental bukanlah sebatas jargon, tapi harus menjadi sebuah kesadaran, komitmen dan keinginan yang kuat dari pimpinan dan segenap jajaran birokrasi untuk mengubah republik ke arah yang lebih baik. "Presiden Jokowi sudah memberi contoh bagaimana revolusi mental dilakukan. Beliau blusukan untuk melihat dan mendengar secara langsung keluhan masyarakat. Beliau juga memberikan contoh bagaimana hidup sederhana," ujarnya.
Karena itu, para menteri sebagai pembantu presiden, para gubernur, bupati, walikota serta seluruh pejabat dan jajaran birokrasi semestinya juga melakukan hal serupa, yakni menjadi contoh dan memberikan teladan kepada rakyat.
Selain perubahan mindset, revolusi mental juga dilakukan melalui penataan struktur serta perbaikan kultur kerja birokrasi. Birokrasi secara struktural harus tepat fungsi, tepat ukuran dan cenderung ramping agar efektif, lincah dan responsive. Birokrasi juga harus memiliki budaya kerja yang baik berdasarkan nilai-nilai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.
Dia menamahkan, salah satu wujud yang terasa di kementerian yang dipimpinnya, dalam dua bulan, berhasil menghemat 4 milyar rupiah. Ini baru dari dari pembatasan rapat-rapat di hotel. “Kalau seluruh kementerian/lembaga (K/L), seluruh pemerintah provinsi, seluruh pemmerintah kabupaten, seluruh pemerintah kota, masing-masing bisa menghemat dua sampai empat miliar, bisa dihitung penghematan yang didapat,” imbuh Yuddy Chrisnandi. (hs/sgt/HUMAS MENPANRB)
