Menteri Yuddy mendengarkan masukan dari Hartarto Sastrosunarto (1998 – 1999) di Jakarta, Selasa (23/02). (Foto : rr)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan pertemuan dengan sejumlah seniornya, yakni Menteri PANRB terdahulu. Selain untuk bersilaturahmi, pertemuan itu juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan terkait dengan kebijakan reformasi birokrasi.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pihaknya ingin menimba kearifan dan pengalaman para senior dalam pendayagunaan aparatur negara dan mendorong reformasi birokrasi pada 8 area perubahan. “Kami meminta saran dan masukan untuk mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/02).
Yuddy mengakui, reformasi birokrasi memang sudah berjalan dan dalam beberapa hal menunjukkan kemajuan. Tetapi hal itu dinilainya belum cukup, mengingat semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah, serta ketatnya kompetisi antar bangsa di era global. “Reformasi birokrasi harus berjalan lebih cepat lagi,” tegasnya menambahkan.
Dikatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas penting Pemerintahan Kabinet Kerja. Hal ini secara jelas terlihat dalam 9 agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawacita yang selanjutnya telah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut dijelaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi merupakan salah satu kondisi perlu (required condition) bagi pencapaian strategi pembangunan nasional 2015-2019.
Yuddy menambahkan, pihaknya telah menetapkan 3 sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara. Pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2) Birokrasi yang yang efektif dan efisien; dan 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Penetapan sasaran ini sebagai upaya untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015. Selain itu, adanya fakta bahwa saat ini kompetisi antar negara semakin terbuka, dan merupakan suatu keniscayaan. Terlebih, tahun ini telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Yuddy menambahkan, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga wajib mengikuti Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan dalam Sidang Umum PBB, yang merupakan tanggung jawab bersama.
Dikatakan, meskipun terdapat kemajuan dalam pencapaian target reformasi birokrasi pada masing-masing sasaran, namun pencapaiannya masih berada di bawah ukuran standar pemerintahan kelas dunia. "Perlu extraordinary effort untuk memacu reformasi birokrasi guna mengejar ketertinggalan tersebut," kata Yuddy.
Menteri Yuddy menunjuk ada beberapa kemajuan yang telah dicapai terkait dengan indikator dari sasaran reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, terdapat peningkatan rata-rata nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat kemenetrian/lembaga (K/L) dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. “Tahun 2015 juga telah dilakukan percepatan penataan organisasi kabinet kerja yang diikuti dengan kebijakan pembubaran12 lembaga non struktural," ujar Yuddy.
Yuddy juga menyampaikan capaian sasaran ketiga dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, bahwa sejak tahun 2014 telah dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang hasilnya beberapa inovasi kita memperoleh perhargaan kelas dunia dari United Nations Public Service Awards (UNPSA) pada tahun 2015. (ags/HUMAS MENPANRB)
