JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi bersama Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini terus melakukan kunjungan ke sejumlah Lembaga Non Struktural (LNS). Kali ini, Selasa (11/08) Yuddy menyambangi kantor Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berada di Kementerian Pertahanan RI.
Kedatangan Menteri Yuddy langsung disambut sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan. Ketua Bidang Ofset dan Alih Teknologi KKIP, Laksamana Muda TNI Purn. Ir. Rachmad Lubis menjelaskan mengenai latar belakang dibentuknya KKIP. Menurutnya, sejarah KKIP dibentuk karena ada mimpi besar dari Presiden terdahulu yaitu agar Indonesia mandiri dalam memproduksi alat-alat pertahanan. "Target kita yaitu pemenuhan alat keamanan dan pertahanan. Ini kita sadur dari Undang-Undang Industri Pertahanan," kata Rachmad Lubis.
Lubis mengatakan, KKIP diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Pertahanan. Sementara untuk personil, lanjutnya, berasal dari tim sukarelawan yang kehadirannya berdasarkan itikad baik. "Jadi kerja kami di sini tanpa gaji, dukungan, dan fasilitas tetapi begitu besar beban yang kami tanggung karena terkait dengan industri pertahanan," katanya.
Dari KKIP, Menteri Yuddy bergegas ke kantor Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kepala Divisi Perencanaan Sekretariat KP3EI, Abdul Kamarzuki menjelaskan KP3EI dibentuk dengan Perpres No. 32 Tahun 2011. Komite ini diketuai langsung oleh Presiden dengan Ketua Harian Menko Bidang Perekonomian.
Menteri Yuddy menjelaskan, kunjungan ini untuk melihat efektifitas dan kontribusi LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menggali kontribusi yang ada di lembaga-lembaga tersebut.
Menurutnya, keberadaan KKIP masih kurang efektif karena kurang terdengar. Karena itu, Yuddy menyarankan agar KKIP membuat daftar hasil rekomendasi tahunan kemudian diserahkan ke Kementerian Pertahanan. "Daftar ini untuk melihat apakah kinerja KKIP efektif atau tidak. Karena setelah mendengar penjelasan yang ada saya menilai misinya kurang strategis dan tidak begitu tajam," kata Yuddy.
Sedangkan untuk KP3EI, Yuddy menyarankan untuk bekerjasama dengan Bappenas. Karena yang dilakukan komite ini terkait dengan tugas dan fungsi Bappenas.
Seperti diberityakan sebelumnya, saat ini Kementerian PANRB sedang fokus dalam penataan kelembagaan. Pihaknya pun sedang melakukan evaluasi akademis dan observasi lapangan yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden. "Target kita setidak-tidaknya akhir Agustus ini sudah bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden, LNS mana saja yang memang tidak perlu dipertahankan, mana yang perlu digabungkan dan mana yang perlu direvitalisasi atau dirampingkan," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
