Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi
JAKARTA – Selain melakukan evaluasi terhadap 57 kabupaten/kota, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu yang dipimpin para Deputi dan Staf khusus. Unit-unit pelayanan publik utama itu nantinya akan menjadi role model, yang menjadi lokomotifnya.
Tim ini dibentuk sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan perntah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diharapkan, pelayanan publik kabupaten/kota dan unit pelayanan publik tertentu berjalan secara simultan, dan akan dikontrol terus. “Saya yakin, dalam enam bulan ke depan keduanya akan berjalan lebih baik lagi, karena kita kontrol terus,” ujar Menteri kepada wartawan di kantornya, Senin (09/11).
Menteri Yuddy mengatakan, Presiden Joko Widodo mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pelayanan publik dengan semangat revolusi mental. Ada dua sasaran yaitu memperbaiki sumber daya aparatur dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah dalam melayani masyarakat.
Apabila dua-duanya yaitu SDM aparatur diperbaiki menjadi baik dan institusi pemerintahnya melayani dengan baik, maka titik temunya adalah kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat. “Karena yang melayani adalah aparatur, maka hal itu menjadi tanggungjawab saya khususnya dalam pembinaan dan pengawasan aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik," kata Yuddy.
Diingatkan, dalam konsep revolusi mental, birokrat saat ini sudah tidak bisa lagi menjadi bos tetapi harus menjadi pelayan. Karena itu, birokrat harus mengubah pola pikir, yang semula di atas kedudukan dan jabatannya, kini harus sejajar dengan rakyat.
Revolusi mental dimulai dari jajaran pimpinan, karena jika pemimpin memberikan contoh baik maka anak buahnya juga akan mencontoh. Revolusi mental berikutnya dilakukan terhadap pejabat pemerintah pusat sampai dengan kabupaten/kota. “Nah, yang mau kita perbaiki terlebih dahulu, yang berkaitan langsung dengan masyarakat," kata Yuddy.
Terkait dengan fokus evaluasi pelayanan publik, fokusnya adalah tempat pelayanan yang banyak kegiatan dan banyak uangnya. Pasalnya, di situ terdapat kegiatan ekonomi yang merupakan faktor kunci pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Disebutkan, ada tujuh bandara yang menjadi fokus, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Kuala Namu, Bandara Juanda, Bandara Hang Nadim, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Adisucipto, dan Bandara Achmad Yani. Selain itu, ada 4 pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Batam Center di Batam, Belawan di Medan, dan Tanjung Perak di Surabaya.
Yuddy meminta masyarakat turut serta dalam memberikan informasi dan laporan jika ada pelayanan publik yang kurang baik, dan bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Media massa juga diminta membantu sosialisasi kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik ini. "Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa memberikan informasi. Kalau dibaca oleh aparatur, artinya dia menerima instruksi secara langsung kalau dia mau berbenah diri," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
Ikuti survey tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada link berikut: https://goo.gl/Jakvli
