Nyaris tidak ada lagi pekerjaan yang ditunda. Semua pekerjaan harus diselesaikan hari ini, karena besok pagi sudah ada pekerjaan lain yang menunggu. Mereka tidak ingin tunjangan kinerjanya dipotong, hanya karena datang terlambat. Buat pegawai BKPM hadir tepat waktu adalah awal pelayanan yang baik
Energi Positif Tunjangan Kinerja
Kerja keras pegawai BKPM bahu-membahu melakukan reformasi birokrasi akhirnya membuahkan hasil. Di penghujung 2012 terbit Peraturan Presiden No. 106/2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKPM. Besarnya tunjangan beragam. Tunjangan terendah sebesar Rp 2.535.000 untuk pegawai eselon IV, Kepala BKPM sebesar Rp 25.739.000, Wakil Kepala BKPM sebesar Rp 21.974.000, Sestama dan Deputi sebesar Rp 19.974.000.
Meskipun besarnya tunjangan masih berada pada angka 47 persen dibandingkan dengan angka nominal yang diterima di lingkungan Kementerian Keuangan, tunjangan ini telah membangkitkan gairah kerja yang luar biasa. Wajah 574 pegawai BPKM rata-rata lebih sumringah, dan disiplin masuk kerja meningkat tajam. Pelayanan semakin ramah, meski petugas harus bekerja ekstra keras sesuai standar operating procedure (SOP).
Kehadiran tepat waktu adalah tuntutan yang tak dapat ditawar oleh pegawai BKPM. Dengan daftar hadir elektronik, mereka antre setiap pagi sebelum jam 07.30. Pegawai bermobil semakin sulit mendapatkan tempat parkir. Pegawai memilih datang lebih awal agar tidak terkena wabah macet.
Mereka juga tidak berpikir untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara-cara lama, seperti membentuk tim-tim tertentu, yang tidak jelas juntrungannya dengan tujuan mendapatkan honor. Sebaliknya yang terjadi sekarang adalah efisiensi berbagai kegiatan, mulai dari penghematan kertas, sampai meminimalisasi kerja lembur. Kalau tidak penting, pegawai harus meninggalkan kantor pada jam 16.00, sehingga bisa menghemat biaya listrik. Kalau harus kerja lembur, harus lapor ke Biro Umum.
Pelayanan Sekelas Hotel Bintang Lima
Pegawai di bagian pelayanan bekerja lebih keras dan harus menyelesaikannya pekerjaan hari itu juga. Hampir setiap hari mereka harus siap melayani persetujuan penanaman modal. Unit pelayanan ini memang menjadi ujung tombak reformasi birokrasi BKPM, karena dipilih sebagai quicks wins.
Di kalangan petugas pelayanan, ada tiga janji yang harus ditepati:
- Peningkatan kualitas pelayanan aplikasi penanaman modal dari standar 10 hari menjadi 7 hari.
- Peningkatan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal dari standar 10 hari menjadi 7 hari.
- Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal dari standar 14 hari menjadi 10 hari.
Konsekuensinya mereka harus melaksanakannya sepenuh hati, tidak boleh mengeluh, tetap senyum, dan mengharamkan pungli.
Di lantai 1 kantor BKPM, dilakukan pelayanan terhadap 18 jenis perijinan yang terkait dengan permohonan penanaman modal. Di ruangan yang luas ini, pemohon dapat duduk dengan nyaman sambil menunggu permohonannya diproses di front office. Dia akan memperoleh kepastian kapan permohonannya selesai kalau sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Untuk mengantisipasi pemohon yang baru memulai investasi, BKPM menyiapkan petugas untuk menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh. BKPM berkomitmen setiap tamu yang datang harus mendapatkan pelayanan prima, sehingga di dekat loket pelayanan disiapkan toilet sekelas hotel bintang 5.
Kerja Keras Tim Reformasi Birokrasi
Di BKPM, reformasi birokrasi bukan isapan jempol. Di lembaga ini kita akan mendapatkan gambaran yang cukup mewakili bayangan masyarakat tentang pelayanan publik yang mudah, cepat, tak berbelit, dan transparan.
Tapi keberhasilan itu tidak dicapai dengan mudah. Tim Reformasi Birokrasi BKPM, telah bekerja keras sejak tahun 2010. Hampir setiap hari mereka rapat, mengembangkan konsep dan strategi peraturan dan kebijakan, dan menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Mulai dari dokumen usulan, sosialisasi internal, melakukan pembenahan, menyusun SOP, sampai pelaporan yang harus dibuat per semester.
Pada saat yang sama mereka juga terus membangun sistem, meningkatkan kinerja, melakukan monitoring, dan evaluasi. Seringkali pada masa-masa perjuangan ini mereka harus rela tidak menerima honor-honor tim untuk kegiatan-kegiatan yang memang merupakan tugas pokok dan fungsinya.
