Pemerintah Provinsi Papua beserta pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Papua siap mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
Kesiapan itu ditandai dengan pen-andatanganan pakta integritas Plt. Gu -bernur Provinsi Papua H. Syamsul Arief Rivai, para bupati dan wali kota, serta pimpinan SKPD se-Provinsi Papua, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi -rokrasi (PAN - RB), Azwar Abubakar, di Gedung Negara Dok V Jayapura, baru-baru ini.
Menteri PAN - RB Azwar Abubakar me-nyambut baik pen-andatanganan pakta integritas ini, sebagai komitmen dari jajaran pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan reformasi birokrasi, terutama dalam rangka mencegah terjadinya penyelewen-gan-penyelewengan penggunaan APBN.
Lebih lanjut Menteri menjelas-kan, ada beberapa tahapan pemban -gunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Penandatanganan dokumen pakta integritas ini merupakan langkah pertama, yang diikuti dengan taha-pan pelaksanaan program pence -gahan korupsi. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta reformasi birokrasi, yang akh-irnya pemerintah daerah atau SKPD tersebut mendapat opini wajar tan-pa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tahapan berikut yang harus di-lalui oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah monitoring dan penilaian dari KPK. "Jika tahapan ini sudah di-lalui, maka Menpan akan menetap -kan menjadi WBK," ujarnya. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Menteri menyarankan agar bisa bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang meru-pakan auditor internal pemerintah.
Dengan demikian bisa dihindari kesalahan-kesalahan administratif yang sering terjadi dalam pengelo-laan keuangan di lingkungan pemer -intah daerah. Pasalnya, masih sejauh ini masih banyak ditemui aparat pemda yang belum memahami seluk beluk standar akuntansi pemerintah, yang juga digunakan sebagai dasar pemeriksaan BPK.
Dalam penandatangan tersebut, hampir semua kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Papua hadir, termasuk juga para pimpinan SKPD se-Provinsi Papua.
"Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung program zona integ -ritas menuju WBK. Kita siap menge-lola pemerintahan, keuangan agar terhindar dari korupsi," kata Syamsul Arief Rivai.
Rivai menjelaskan, penandatangan pakta integritas ini meru-pakan bagian awal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Papua, dan setelah pen-andatanganan ini, maka bupati dan wali kota serta kepala SKPD se-Papua wajib melaksanakan komitmen ini dalam tugasnya sehari-hari.
Gubernur, Bupati dan Walikota se Papua Barat Tandatangan Pakta Integritas Pemerintah Papua Barat telah membuat langkah besar dengan penandatangan pakta integritas, sebuah niat suci dan keinginan yang kuat untuk berubah dari kegiatan yang berbau KKN untuk menjadikan birokrasi yang bersih.
Demikian antara lain dikatakan Menteri PAN dan RB Azwar Abuba-kar usai menyaksikan penandatan-ganan dokumen Pakta Integritas yang dilakukan Gubernur, Bupati/Walikota se Papua Barat di Manokwari akhir Mei lalu.
Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung program zona integritas menuju WBK. Kita siap mengelola pemerintahan, keuangan agar terhindar dari korupsi
Dikatakan, penandatangan-an Pakta Integritas merupakan lang-kah pertama dalam membangun Zona Integritas (ZI), untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Setiap lang -kah ada tahapannya, ini harus dii-kuti. "Semoga ini menjadi sebuah gerakan yang tulus dan ikhlas dan kerja keras untuk mengubah ke-adaan menjadi birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani," kata Menteri PAN dan RB.
Ditambahkan, semua ke-giatan ini untuk menjawab per -masalahan bangsa yaitu birokrasi yang gemuk dan lamban, masih tinggi tingkat korupsinya, banyak pejabat public yang tersangkut korupsi, serta pembangunan infrastruktur yang belum mema-dahi.
