Jawa Timur bisa dijadikan contoh bagi provinsi lain di tanah air dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Komitmen kuat pimpinan dan jajaran birokrasi, penerapan kebijakan secara konsisten, serta kemauan untuk mengubah paradigma bahwa aparatur harus melayani, sebagai modal keberhasilan peningkatan pelayanan publik, tampaknya juga dimiliki daerah itu meskipun belum sempurna.
Sejak diterbitkannya Perda tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur tahun 2007 silam, berbagai langkah nyata terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di belahan timur Pulau Jawa itu. Salah satunya adalah pameran pelayanan publik yang diikuti oleh kabupaten/kota, BUMN, BUMD serta unit-unit pelayanan publik dari instansi pemerintah pusat lain yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Acara tersebut telah menjadi agenda tahunan yang digelar menyongsong Hari Jadi Provinsi Jatim. Untuk tahun 2011, even tersebut digelar di alun-alun Kota Madiun, selama 4 hari mulai tanggal 28 September 2011 sampai 1 Oktober 2011. Dua tenda besar berdiri megah tampak berdiri megah di alun-alun yang sehari-hari juga diramaikan oleh pengunjung dan menjadi tempat mangkalnya ratusan pedagang kaki lima. Dua tenda raksasa itu sarat dengan berbagai tampilan keberhasilan unit-unit pelayanan publik se Jatim itu.
Dipilihnya Kota Madiun sebagai ajang pameran bukan tanpa alasan. Kota kecil yang bersejarah itu, telah menjadi salah satu ikon Jawa Timur dengan melakukan kebijakan yang pro rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Alasan lain, untuk memacu daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pameran itu memang diselenggarakan secara bergiliran.
Upaya itu tampaknya cukup berhasil, terbukti dari besarnya antusiasme masyarakat setempat yang ingin mengetahui, pelayanan apa saja yang bisa mereka dapatkan dari jajaran birokrasi, yang merupakan pelayan masyarakat itu. Meski ada beberapa yang sekadar datang dan berkeliling di arena pameran, tidak sedikit anggota masyarakat yang memanfaatkan momen itu untuk mengurus surat-surat perijinan dan bentuk pelayanan lain yang diperlukan.
Boleh jadi, agenda tahunan itu merupakan potret pelayanan publik di daerah yang telah memliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelayanan Publik, sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Selain itu, bagi aparatur pemerintah dari 38 kabupaten/kota di provinsi itu, acara itu juga menjadi ajang pembelajaran dan tukar informasi yang diharapkan bisa memotivasi dalam berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.
Sekretaris Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto yang mewakili Menteri PAN dan RB mengatakan, pameran seperti ini dapat memotivasi pemerintah baik pusat, daerah, kabupaten/kota untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. “Pameran pelayanan publik ini juga menjadi sarana publikasi bagi masyarakat mengenai pelayanan publik,” ujarnya.
Dikatakannya, pelayanan publik, merupakan salah satu ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. ‘’Saya imbau kepada pembina penyelanggara pelayanan publik untuk mengimplementasikan UU 25/2009,’’ ujar Tasdik.
Citizen charter
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak seluruh penyelenggara pelayanan publik di Jawa Timur membuat model pelayanan Citizen Charter di Jatim. Yang dimaksudkan adalah, penyelenggara pelayanan publik itu membuat perjanjian dengan pihak yang dilayani yakni masyarakat. Model pelayanan citizen char-ter ini dinilai baik, dan jika dilaksanakan akan dapat me-naik-kan Indeks Kepuasan Ma-syarakat (IKM) “Tidak ada gunanya SPP dan SOP kalau itu tidak menimbulkan kepuasan masyarakat,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ketika membuka Pameran Pelayanan Publik dan Gelar Budaya Kerja Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur.
Karena itu Gubernur wanti-wanti kepada Bupati dan Walikota se-Jatim agar dapat menerapkan model pelayanan seperti ini. Dia mencontohkan, penerapannya dengan membuka Puskesmas pada sore hari dengan jam kerja yang sebanding. Di daerah yang masyarakatnya bekerja sebagai petani, yang bekerja dari pagi sampai siang di sawah, Puskesmas yang buka sore hari dinilai sangat baik.
Menurut Soekarwo, penerapan model pelayanan ini juga dapat membentuk budaya kerja pemerintah lebih baik. Pakde mengingatkan, dalam membentuk budaya kerja tetap perlu memperhatikan SPP dan SOP. Jika sudah semua dilakukan, langkah selanjutnya adalah perlu diadakaan sosialisasi agar masyarakat mengetahui perubahan birokrasi pemerintah yang menjadi lebih baik seperti Samsat dengan E-Samsat dan Drive Thru, P2T yang memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan. “Tidak ada gunanya jika perubahan luar biasa, sedangkan yang dilayani tidak mengetahuinya,” pintanya.
Pameran Pelayanan Publik dan Gelar Budaya Kerja Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk manifestasi sosialisasi terhadap pelayanan pemerintah terhadap publik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa saat ini penyelenggara pelayanan publik di Jatim telah berubah dengan memberikan peayanan yang lebih baik.
Sementara itu, wali kota Madiiuin Bambang Irianto mengapresasi pemprov yang memberikan kepercayaan kepada Kota Madiun menjadi tuan rumah. ‘’Ini cambuk bagi pemerintah daerah, sehingga ke depan bisa lebih baik dan sukses meningkatkan pelayanan publik sehingga warga Jatim bisa semakin maju,’’ paparnya.
Gubernur Jatim Soekarwo dan Nina Soekarwo,istrinya didampingi Sekretaris Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi,Tasdik Kinanto dan wali kota Madiun Bambang Irianto juga melakukan peninjauan lokasi pameran. Seperti di Kota Madiun yang diwakili KPPT dan PDAM.
Saat berada di stan Pemkab Madiun, Pakde Karwo sempat menggoda wartawan. Entah karena terlalu sering jadi sasaran jepret, orang nomor satu di pemprov itu ganti membidik awak media. Dia mendadak meminjam kamera milik salah seorang wartawan dan ganti menjepret para jurnalis.
Dalam sesi peninjauan stan,Pakde Karwo sempat berdialog langsung dengan petani di Kabupaten Malang. Pemkab Malang sengaja menyediakan fasilitas peralatan khusus agar Pakde Karwo berdialog langsung dengan warga
Dalam pameran pelayanan publik ini masing-masing instansi pemerintah, SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD di Jatim menampilkan unit-unit pelayanan unggulan. Peserta gelar pameran sebanyak 149 stand dari 94 instansi terdiri dari 32 Kabupaten/Kota, 31 Badan/Dinas/Instansi Vertikal, dan 31 BUMN/BUMD/Instansi Swasta.
Selama pameran diisi dengan acara pelayanan kesehatan gratis, pelayaan pengurusan Kartu Tanda Keluar Negeri bagi TKI secara gratis, pelayanan SAMSAT payment point, pelayanan pertanahan, klinik pengaduan pelayanan publik, dialog interaktif / talk show unit-unit pelayanan peserta pameran secara bergiliran, pentas kesenian /hiburan, undian doorprize, jalan sehat, Lomba Gelar Budaya Kerja, lomba foto pelayanan publik, pemilihan stand terbaik peserta pameran dan lain-lain.
Kinerja pelayanan publik Pemprov Jatim dinilai baik di tingkat nasional. Salah satunya adalah Samsat yang dikukuhkan sebagai Samsat Jatim pengguna perbankan dalam pelayanan E-Samsat oleh Rekor MURI.
Sekdaprov Jatim Rasiyo selaku pembina Samsat Jatim menerima penghargaan MURI tersebut. Selain itu, Dinas Kehutanan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim memperoleh ISO 9001:2008. Pemkot Madiun melakukan MoU dengan PT. Askes dalam memberikan bantuan jaminan kesehatan kepada 35.000 jiwa. ***
Layanan Poli Tumbuh Kembang dari RSJ Menur
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemprov Jawa Timur berlomba untuk menunjukkan kelebihannya dalam pelayanan publik. Di antaranya Rumah Sakit (RS) Jiwa Menur memiliki unggulan untuk poli tumbuh kembang, kesehatan jiwa anak dan remaja.
Salah satu pelayanan yang dilakukan adalah dengan melakukan deteksi dini gangguan jiwa pada anak seperti gangguan perkembangan belajar, gangguan autis, gangguan pemusatan perhatian dan beraktifitas, gangguan emosional pada anak. “RS Jiwa Menur lebih mem-fokuskan pada gangguan per-kembangan, emosional dan perilaku. Sedangkan RS lain lebih pada perkembangan motorik, gizi, dan sebagainya,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Medik RS Jiwa Menur dr. Ika Indiyah, M.Kes.
Lebih jauh dijelaskannya, RS Jiwa Menur memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat utamanya masyarakat miskin. “Sebanyak 80 persen pasien RS Jiwa Menur adalah masyarakat miskin,” sambungnya.
Pelayanan tidak hanya untuk penderita gangguan jiwa berat tetapi juga gangguan jiwa ringan dan masyarakat umum karena RS Jiwa Menur memiliki poli spesialis umum. Poli spesialis ini sebagai bentuk pelayanan komprehensif dan langsung untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan seperti poli THT, Gigi, dan sebagainya.
Oleh karena RS Jiwa Menur memiliki dokter gigi dan THT, maka RS Jiiwa Menur juga bisa mendeteksi sedini mungkin ketulian pada anak. Poli Gigi RS Jiwa Menur bekerja sama dengan tumbuh kembang anak. Jadi orang tua bisa mengetahui kapan gigi sudah harus ada pada anak-anak. “Kalau ada anak umur 7 tahun, ternyata gigi susunya belum tumbuh maka bisa berkonsultasi dengan kami,” ujarnya.
SMKN 2 Nganjuk Tampilkan Sistem Pembelajaran Mandiri
Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menempati tiga stand pameran, menampilkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan SMK Negeri 2 Nganjuk.
Materi pelayanan yang ditampilkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah semua jenis perijinan termasuk mekanisme, jangka waktu pelayanan dan besaran biayanya.
Sedangkan SMK Negeri 2 Nganjuk menampilkan sistem pembelajaran unggulan yang berbasis kompetensi mandiri.
Seperti diketahui SMK Negeri 2 Nganjuk membuka jurusan tata busana dengan harapan memberikan pembekalan kepada para siswa untuk mendiri karena mempunyai keahlian khusus.
Hasil karya para siswa juga ditampung di Business Centre sebagai sarana pemasaran produknya. “Dengan ketrampilan seperti ini diharapkan para siswa setelah lulus nanti dapat membuka lapangan kerja sendiri dan menjadi generasi muda Indonesia yang mandiri” jelas Edy Rosyadi.
Terobosan BKD Kabupaten Sampang
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang melakukan terobosan dengan mengundang tim verifikasi dari BKN Regional II untuk melakukan verifikasi berkas kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Sampang.
Hasilnya, proses verifikasi kenaikan pangkat PNS yang sebelumnya memerlukan waktu 1 sampai 2 bulan, sekarang hanya butuh waktu 5 hari. Dengan demikian penyelesaian SK kenaikan pangkat dan pembayaran kenaikan gaji PNS dapat selesai tepat waktu
Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya dalam proses penyelesaian kenaikan pangkat PNS, BKD Kabupaten Sampang berupaya menyempurnakan sistem kenaikan pangkat PNS melalui 2 (dua) tahap. Tahap pertama, yaitu dengan dipergunakannya aplikasi kenaikan pangkat PNS secara on line yakni Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK). Melalui aplikasi ini proses entry data dapat berlangsung lebih efektif dan efisien karena cukup dilakukan satu kali saja.
Hal ini dimungkinkan karena data yang ada di BKD sudah tersinergi secara on line dengan data di BKN. Sebelumnya, entry data dilakukan dua kali, yaitu di BKD Kabupaten Sampang dan di BKN Regional II. Keuntungan lainnya adalah dengan aplikasi ini validitas dan keamanan data pegawai dapat terjamin.
Tahap kedua, yaitu dengan melakukan perubahan prosedur verifikasi kenaikan pangkat. Sebelumnya, berkas kenaikan pangkat PNS yang telah di entry di BKD Kabupaten Sampang dibawa ke BKN Regional II untuk diverifikasi. Dengan model ini proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama karena berkas kenaikan pangkat PNS yang dikirim ke BKN Regional II jumlahnya akan bertambah dengan berkas kenaikan pangkat PNS dari Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Pada kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2011 total PNS golongan III/d ke bawah yang menyerahkan berkas kenaikan pangkat sebanyak 607. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan lolos verifikasi sebanyak 595 dan yang dinyatakan BTL/TMS sebanyak 13. Adapun 595 yang dinyatakan lolos verifikasi dan diserahkan nota persetujuannya, masing-masing terdiri dari Golongan I sebanyak 21 orang, Golongan II sebanyak 107 orang, Golongan III sebanyak 467 orang.
