Selasa, 19 Mei 2015, 20:08 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengingatkan pada masyarakat soal demokrasi. Indonesia sudah 17 tahun memasuki era demokrasi yang lebih terbuka dengan momentum turunnya Presiden Soeharto 21 Mei 1998, lalu. Namun, kata Yuddy, apakah model demokrasi yang saat ini dilaksanakan di Indonesia yang menjadi cita-cita masyarakat. Sebab, sebagai catatan, Indonesia sudah mengeluarkan biaya besar sebagai ongkos 17 tahun demokrasi sejak dimulainya era reformasi. "Sebagai catatan, dalam kurun waktu 17 tahun, negara sudah keluarkan uang Rp 150 triliun untuk berbagai kegiatan demokrasi," kata Yuddy di acara rilis survei Refleksi 17 Tahun Reformasi di Jakarta, Selasa (18/5). Jumlah yang keluar itu baru dari sisi negara. Belum ditambah dengan ongkos sosial ekonomi masing-masing kandidat. Selain itu, masih ada ongkos lainnya yaitu potensi kebrutalan dari proses pemilu. Ini adalah potensi keuangan negara yang dibelanjakan untum demokrasi dan hasilnya seperti yang sudah kita laksanakan. "Jadi pikirkan kembali mau dibawa kemana demokrasi kita ini," kata dia.
