JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penerapan wajib militer di Indonesia dinilai masih terlalu cepat untuk direalisasikan. Pasalnya, masih banyak kendala untuk menerapkannya seperti masalah pendanaan hingga terkait sarana dan prasarana ketahanan."Ini tidak menjadi program prioritas. Masih lama untuk merealisasikannya," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yorris Raweyai di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2013).
Dia menuturkan bahwa penerapan wajib militer memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Saat ini, sebut Yorris, pendanaan militer Indonesia masih belum mampu mendanai program tersebut sehingga pembahasan RUU Komponen Cadangan pun dikesampingkan terlebih dahulu.
Meski demikian, RUU Komponen Cadangan itu diakui Yorris penting untuk disahkan."RUU ini harus ada, karena sebagai pagar ke depan daripada kalau tidak ada sama sekali konsekuensinya pada ketahanan bangsa," kata Yorris.Yorris mengatakan bahwa wajib militer yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan bukanlah bermaksud untuk menerapkan militerisasi."Itu tujuannya bela negara, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saja.
Untuk hidup disiplin, paham militer perlu dicontoh," tambahnya.Namun, pria asal Papua ini menilai memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, terkait sanksi pidana jika ada warga negara yang tak mau ikut program wajib militer."Kalau pakai pidana, kesannya itu memaksa. Seharusnya sukarela," tandasnya kemudian.
Editor : Caroline Damanik
