Foto: dit/HUMAS MENPANRB
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memimpin rapat koordinasi Anggota Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Rapat tersebut dilakukan untuk percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.
Manfaat strategis keanggotaan OECD antara lain sebagai katalis reformasi domestik, meningkatkan daya tarik investasi, sinyal Indonesia sebagai negara maju, dan membuka potensi jejaring global di masa datang. Pada fase aksesi tersebut, Kementerian PANRB bersama beberapa kementerian/lembaga lainnya ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik, yang berkaitan dengan Public Governance Committee.
Hadir dalam rapat tersebut secara daring maupun luring, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Abdul Hakim; Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja; Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi yang juga mantan Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo; Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Negara LAN Agus Sudrajat; Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto; Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan; Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa; Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Syahrul Bayan; perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas; serta para pejabat di Kementerian PANRB.
