Pencanangan dan peluncuran road map reformasi birokrasi Pemerintah Aceh 2013-2017, di Aula Serbaguna, Selasa 2 Juli 2013. @ATJEHPOSTcom/HERI Juanda.GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memiliki ukuran dan target yang jelas dan akutaul.
"Program reformasi birokrasi tidak boleh sebatas pencitraan atau hanya dibahas dalam tataran dialog, diskusi atau lainya, tapi harus ada pelaksanaan riil di lapangan, "ujur Gubernur dalam perencaan dan peluncuran road map reformasi bikrasi Pemerintah Aceh 2013-2017, di Aula Serbaguna, Selasa 2 Juli 2013.Hal itu, kata Gubernur Zaini, penting sebab reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan.
Paling tidak, kata gubernur, ada empat sasaran yang diharapkan untuk tercapainya program reformasi dan kesinambungan.Paling tidak, kata Gubernur, ada empat sasaran yang di harapkan untuk tercapainya program reformasi birokrasi."Terciptanya pemerintahan dan tata kelola yang baik, bersih dan bebas dari penyelewengan. Adanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, dan adanya peningkatan kualitas di sekitar pelayanan publik jug para pengambil kebijakan, "ujarnya.
Hadir dalam acara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Direktur Bappenas Wariki Sutikno, Country Director UNDP Indonesia Beate Trankmann, Guru Besar STIA LAN RI dan mantan Penasehat Forkopimda dan SKPA.[](rz) Sumber: atjeh.com
