Kementerian PAN & RB Perlu DukunganSelasa, 21/05/2013 - 21:07JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Keuangan dianggap tidak punya itikad untuk mendukung reformasi birokrasi, terbukti hanya mengalokasikan anggaran Rp200 miliar kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.“Kementeria PAN & RB itu perlu dukungan penuh, apalagi kinerjanya sudah bagus, tapi Kemenkeu hanya memberi anggaran Rp200 miliar.
Jadi, jelas biang keladinya di Kemenkeu,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa, dalam diskusi legislasi“RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Sekretaris Kemenpan Tasdik Kinanto dan pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chainiago di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/5).Menurut dia, untuk proses rekrutmen pegawai negeri, Kemen PAN & RB sudah melakukan reformasi, kerjanya cepat dan transparan. Misalnya saja, sekarang sudah memakai CAT (Computer Asisted Test).
Dengan cara ini, test untuk calon pegawai bisa langsung dilihat hasilnya di komputer saat itu juga.“Jadi, begitu selesai test, hasilnya langsung bisa dilihat,” katanya. Agun menambahkan, apa yang dilakukan kementerian itu sudah senafas dengan RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang kini dibahas oleh Komisi II DPR dan pemerintah.Sekretaris Menteri PAN & RB Tasdik Kinanto menyatakan, kementeriannya kini memang terus melakukan reformasi birokrasi.
Untuk rekrutmen pegawai negeri baru, pihaknya meminta setiap kementerian untuk mempunyai perencanaan kebutuhan yang diperlukan dalam jangka waktu lima tahun. “Kalau tidak punya perencanaan itu, kami tidak akan mau memberikan kebutuhan pegawai itu,” katanya.Dalam mengangkat pejabat negara, kementeriannya juga sudah memulai dengan cara transparan. Misalnya dalam mengangkat Ketua LAN (Lembaga Administrasi Negara). Itu sudah dilakukan melalui rekrutmen oleh tim independen, seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi.” (A-109/A-26)***
