JAKARTA - Suksesnya program pemberdayaan masyarakat miskin di tingkat bawah tidak terlepas dari kemampuan atau kompetensi seorang aparatur
pemerintahan terkait, seperti kepala desa atau lurah.
Tanpa dipimpin seorang aparatur yang kompeten, maka program-program pemberdayaan masyarakat miskin tidak akan berjalan optimal.
Demikian dikatakan Kepala Sub Direktorat Ormas Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/3).
Berdasarkan penelitian yang dilakukannya untuk memeroleh gelar doktor Ilmu-ilmu Sosial Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Bahtiar menyatakan kompetensi seorang aparatur pemerintahan di desa atau kelurahan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan di Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
“Pemberdayaan masyarakat miskin dalam wilayah kelurahan di Kabupaten Bone yang belum berhasil sesuai target, salah satu faktor yang memengaruhinya adalah kompetensi lurah terkait,” kata Bahtiar.
Kompetensi aparatur pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat di level terbawah, kata Bahtiar, setidaknya dapat diterjemahkan melalui sejumlah faktor. Diantaranya, sifat kepemimpinan yang dijalankan, tingkat pengetahuan, keahlian, konsep kematangan diri, serta motivasi.
Selain faktor kompetensi seorang aparatur pemerintahan, kata Bahtiar, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin di daerah juga turut dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat terkait. Misalnya, nilai “Siri na Pesse” atau konsep kekuasaan dan kemanusiaan yang dipegang teguh masyarakat Bugis Bone.
“Nilai budaya ini merupakan ideologi masyarakat Bugis Bone, nilai-nilai ini turut memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan di Bone,” ujarnya. (sam/jpnn)
Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=163364
