PIDIE - Puluhan honorer dari beberapa instansi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, mendatangi gedung DPRK, Senin (8/4). Mereka protes terkait hasil uji publik honorer kategori 2 (K2) yang dianggap sarat menipulasi.
“Kami minta keadilan di sini, kami ingin oknum honorer yang malakukan manipulasi data untuk dihapus dari daftar peserta K2," tegas Fadli, honorer yang bekerja di bagian Umum kantor Bupati.
Hal sama juga dikatakan Bahtiar, tenaga honorer di Puskesmas Bandar Baru, Pidie Jaya. “Saya bakti pada puskesmas Bandar Baru sejak 1990 dan memperolah nota kerja tahun 1993, saya sudah dua kali mengajukan data ke BKPP, tapi di daftar K2 nama saya tidak ada. Tolong Pak Dewan sampaikan keluhan saya ke BKPP," tegas Bahtiar.
Honorer tersebut memprotes kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) setempat karena dianggap melakukan pembiaran bagi oknum honorer melakukan manipulasi data.
“Bagaimana bisa semua tenaga honorer di BKPP lulus untuk peserta K2 tahun ini. Sangat janggal dan tidak adil," timpal Muhammad Irwan, honorer pada bagian umum kantor bupati.
Anggota DPRK Pidie Jaya,Tgk.Mursyidi yang menerima perwakilan delegasi dadakan itu, diruang komisi A meminta para honorer itu bersabar.
“Kami akan tampung keluhan saudara, mohon bersabar, karena kami akan menggelar rapat komisi dan akan memanggil kepala dinas BKPP," ujar Mursyidi, didampingi anggota DPRK lainnya, Armia Harun.
“Kami dari Komisi A berjumlah 6 orang namun hari ini hanya dua orang yang berhadir. Jadi semua hal-hal yang dinilai terdapat kejanggalan, besok komisi A gelar rapat bahas permasalahan ini. Kami dari DPRK juga akan siap turun ke lapangan untuk mengecek kekeliruan atau kejanggalan yang dikeluhkan itu," sambung Armia.
Setelah melakukan audiensi dengan DPRK, puluhan tenaga honorer itu membubarkan diri kembali ke dinas masing-masing.
Kepala BKPP Pidie Jaya, Marwani yang dikonfirmasi terkait aksi sejumlah honorer itu mengatakan akan memeriksa kembali jika ada staff honorer di dinasnya yang melakukan manipulasi.
“Untuk diketahui aja, saya menjabat kepala dinas BKPP baru-baru ini. Artinya saya belum menjabat saat pendataan K2 itu dilakukan dinas ini," ujar Marwani. (mag-47)
