Publik Tuntut Kinerja Pengguna Anggaran

JAKARTA (Suara Karya): Instansi atau birokrasi yang mendapatkan alokasi terbesar dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat memepertanggungjawabkan kinerjanya. “Aparatur birokrasi ini tentunya harus benar-benar menjalankan tugas dan kewajibanya. Publik memiliki hak untuk menuntut jika birokrat bersangkutan tidak bertanggungjawab dalam kinerjanya.” Kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Roformasi...

80 Persen Kursi CPNS Dijual

duit sogokYOGYAKARTA – Sistem ijon ternyata tidak hanya berlaku di dunia pertanian, dimana hasil pertanian dijual sebelum masa panen. Namun juga berlaku dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).Dari temuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), pola ijon yang terjadi di beberapa daerah bahkan mencapai 80 persen dari total...

Punya Honorer, Pemda Dilarang Terima CPNS Jalur Umum

honorer   JAKARTA--Ini warning bagi intansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki tenaga honorer tertinggal kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2).Dalam penerimaan CPNS 2013, instansi yang mempunyai honorer K1 dan K2 tidak akan diberi jatah CPNS pelamar umum."Tahun ini kita prioritaskan honorer tertinggal dulu. Yang pelamar umum akan kita berikan...

Jam Kerja Dipangkas, PNS Tak Boleh Malas

CIREBON - Selama bulan suci Ramadan, jam kerja PNS di lingkungan Pemkot Cirebon semakin singkat. Sesuai aturan, di luar bulan Ramadan PNS lima hari kerja dijadwalkan sudah masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.15.Tapi selama Ramadan, jam kerja dimulai pukul 07.30 sampai 14.30. Selama bulan puasa, seluruh aktivitas dilakukan seperti biasa...

Seleksi Ketat agar PNS Profesional

JAKARTA--Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah diminta melaksanakan seleksi CPNS 2013 dengan bersih, objektif, transparan, kompetitif, dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar melalui Surat Edaran Menteri PANRB No 2215 Tahun 2013 perihal Reformasi...