Gubernur 'Sentil' Bupati dan Wali Kota Jalan-jalan Tanpa Izin

1313311-sarundajang-tandatangan-zi-620X310MANADO, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang mengeluhkan sikap sebagian Bupati/Wali Kota di Sulawesi Utara yang masih enggan melapor ketika melakukan perjalanan keluar daerah. Kompas.com/Ronny Adolof Buol Gubernur Sarundajang (kiri) turut menandatangani Pakta Zona Integritas Bebas Dari Korupsi bersama seluruh Bupatin dan Walikota di Sulawesi Utara. Hal itu diungkapkan Sarundajang...

SesmenPAN-RB : Jangan Mimpi jadi PNS Bisa Kaya

sesmenpanrbJAKARTA--Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang serius ingin menaikkan jenjang karirnya harus meningkatkan mutu kinerjanya. Menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto, permasalahan mendasar dari reformasi birokrasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya. "Harus benar-benar selektif dalam mengangkat dan mengembangkan seorang PNS. Kinerja PNS dengan eselon...

Honorer K2 Kemenag Berpeluang Diangkat CPNS

kemagBENGKULU – Setelah melalui proses verifikasi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat, dari 580 honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebanyak 536 honorer dinyatakan lulus administrasi. Sedangkan 44 honorer dinyatakan tidak lulus. Menariknya ratusan honorer tersebut bersar peluang bisa diangkat jadi CPNS. Jika dari hasil tes...

Kebut Reformasi Birokrasi Libatkan 18 Wakil Menteri

wamenpan ekoJAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo ditetapkan menjadi ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Hal ini berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 83/2013.  Posisi ini sebelumnya dipegang Deputi Program dan RB KemPAN-RB. Selain itu ada dua Wamen yang menjadi anggota UPRBN, yakni Wamen Perencanaan Pembangunan  Nasional...

PNS Pertanyakan Pemotongan Gaji 8 Persen

gaji pnsPURWOKERTO,FAJAR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2013 sebagai pengganti PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang asuransi sosial PNS. Lewat PP baru yang ditandatangani pada 9 April 2013 ditegaskan, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pemungutan dan penyetoran iuran. Besarnya pungutan tersebut 8...