JAKARTA - Pemerintah akan bekerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan teknologi informasi (TI) untuk mendukung reformasi birokrasi secara nasional. Korsel dipilih karena negeri itu dianggap telah berhasil mereformasi birokrasinya dalam waktu relatif singkat, dengan mensinergikan pemanfaatan teknologi informasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, teknologi informasi di tanah air sebenarnya sudah merambah ke semua sektor kehidupan, termasuk di jajaran birokrasi. Hanya saja hal itu belum sepenuhnya tersinergi satu sama lain.
"Agar reformasi birokrasi bisa berjalan lebih cepat, penerapan teknologi informasi di instansi pemerintah itu perlu disinergikan. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) akan dimasukkan sebagai anggota Tim Reformasi Birokrasi Nasional," ungkap Azwar dalam siaran persnya yang diterima JPNN, Sabtu (17/2).
Ditambahkannya, salah satu program percepatan reformasi birokrasi adalah penataan struktur organisasi kementerian dan lembaga. Upaya itu dapat didorong dengan penggunaan IT.
“Kami tidak berpikir untuk mengurangi jumlah kementerian yang saat ini berjumlah 34, namun melakukan perampingan organisasi kementerian yang ada, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Menteri asal Partai Amanat Nasiomal (PAN) itu mengakui, sejauh ini memang belum ada regulasi yang secara khusus mengatur pemanfaatan IT dalam reformasi birokrasi. Meski demikian, kini sejumah instansi pemerintah tertarik dan mulai menerapkannya, seperti Pemda DKi Jakarta, BKN, LAN, dan KemenPAN-RB. (Esy/jpnn)
Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=158701
