JAKARTA - Mestinya 8 Maret lalu menjadi batas akhir bagi seluruh honorer K1 yang tak terima karena dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) untuk mengajukan bukti-bukti otentik bahwa mereka layak diangkat CPNS. Namun ternyata, masih banyak yang belum menyodorkan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai honorer K1 legal dan memenuhi persyaratan.
Menurut Kepala Badan...
JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta kepala daerah bekerja sama dengan Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pengelolaan keuangan. Pasalnya, banyak daerah yang dihadapkan dengan masalah rendahnya kualitas belanjanya sehingga perlu dirapikan.
"Rendahnya kualitas belanja daerah sering menjadi celah terjadinya tindakan korupsi bagi pejabat daerah....
JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Eko Prasojo menyesalkan sumpah jabatan hanya dijadikan formalitas oleh oknum pejabat daerah maupun pusat.
Sejauh ini, banyak aparatur negara, baik yang ada di jajaran legislatif, eksekutif maupun yudikatif, terkesan masih kurang memperhatikan sumpah dan janjinya ketika dilantik untuk menduduki jabatan...
MAKASSAR - Tenaga honorer Kategori Dua (K2) Pemprov Sulsel yang berjumlah 1.256 orang, akan segera mengikuti uji publik.
"Uji publik bagi honorer K2 ini akan kita lakukan April dan Mei nanti," ujar Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Tautoto Tanaranggina di Kantor Gubernur Sulsel seperti yang dilansir FAJAR (JPNN...
Melalui Sistem Terbuka, Cegah Kongkalikong
JAKARTA - Budaya penetapan pejabat melalui tunjuk hidung semakin lama bakal ditinggalkan. Saat ini sejumlah instansi daerah mulai tergiur menerapkan pengisian jabatan melalui "lelang jabatan" atau kompetisi terbuka. Cara ini dinilai lebih transparan meskipun ongkosnya lebih mahal.
Sebutan lelang jabatan awalnya dipopulerkan oleh Wakil Gubernur DKI...