Pin It

20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7

20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7

20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7

20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7

20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7

20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7

20221101 DEP YANLIK FGD Arah Strategis Kebijakan Integrasi MPP 7

Foto: byu/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Arah Strategis Kebijakan Integrasi Mal Pelayanan Publik (MPP), di Jakarta, Selasa (01/11).

FGD yang diselenggarakan secara hibrida tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa. Diah meyampaikan seiring pertumbuhan MPP di berbagai daerah di Indonesia, langkah selanjutnya yang perlu didorong untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat yaitu dengan mewujudkan digitalisasi pelayanan publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Prabawa Eka Soesanta, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Mochammad Agus Rofiudin, Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara Slamet Widodo, serta Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Noviana Andrina.


Cetak   E-mail