Pin It

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

20240503 FGD Harmonisasi SAKPN dengan IUP 1

Foto: HUMAS MENPANRB

 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Harmonisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nasional (SAKPN) dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP), di Jakarta, Jumat (03/05).

Kegiatan ini berfokus pada pembahasan harmonisasi rumusan Indikator Utama Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan menjadi mandat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan rancangan penjenjangan kinerja yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan Presiden SAKPN.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SEKPRBN) Eko Prasojo; Tim Ahli SEKPRBN Zuliansyah Putra Zulkarnain; Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi; Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS Hari Dwi Korianto; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin; Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdul Rauf Damenta; serta anggota tim teknis lainnya.


Cetak   E-mail