Foto: HUMAS MENPANRB
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Surat Edaran Bersama (SEB) Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), di Jakarta, Senin (01/07).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam rangka memastikan keselarasan RPJPN dan RPJPD dengan kebijakan SAKP. Berangkat dari telaah kritis yang dilakukan oleh Kedeputian RB Kunwas, terdapat beberapa catatan atas substansi RPJPN yang nantinya akan terkait erat dengan monitoring dan evaluasi kinerja pada SAKP. Oleh karena itu, perlu ada penyelarasan antar kebijakan tersebut.
FGD tersebut menyimpulkan bahwa masukan- kritis atas substansi RPJPN dan RPJPD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan SEB Menteri PPN dan Mendagri yang saat ini sedang dirumuskan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo; Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Hidayah Azmi Nasution; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PANRB Akhmad Hasmy; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB Budi Prawira; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian; Hariz Dwi Korianto Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS; Bob Sagala Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; serta tim terkait.
