Foto: ald/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) di Jakarta, Jumat (17/02). Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa secara daring.
Diah menyampaikan bahwa pengelolaan JIPPNas memerlukan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian PANRB dengan Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Diharapkan, diskusi hari ini dapat segera menghasilkan perjanjian kerja sama sinergi pengelolaan JIPPNas sebagai landasan kerja sama.
Hadir secara virtual Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo. Turut hadir pula Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara LAN Hartoto, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, perwakilan USAID-ERAT Redhi Setiadi, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
