Foto: kar/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) Sosialisasi Mekanisme dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Clearance SPBE Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 secara hibrida di Jakarta, Kamis (29/08). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo.
Rekomendasi clearance diberikan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Rekomendasi diberlakukan bagi sumber belanja K/L dari APBN Murni, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Pinjaman Dalam Negeri Kegiatan atau proyek K/L terkait transformasi digital.
Rekomendasi clearance mencakup beberapa hal, yaitu pembangunan atau pengadaan sistem IT baru maupun aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (data center) baru. Rekomendasi juga diberlakukan pada penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan melalui pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi khusus; survei, pendataan, pemetaan dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya; serta pengolahan, produksi, dan pembelian data.
FGD ini menghadirkan narasumber Chief of Governance Officer Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat pada Kementerian PPN/Bappenas Rina Asriyani; serta tim dari Kemenkominfo dan Kementerian PANRB.
