Pin It

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

20240326 Konsultasi Publik Nasional Rancangan PermenPANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Hari ke 1 1

Foto: rum/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kemitraan menyelenggarakan Konsultasi Publik Nasional Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, di Jakarta, Selasa (26/03). Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan acara ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menurutnya, kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan instansi pemerintah merupakan bagian integral dari strategi pencegahan korupsi.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasodjo; Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara; serta para perwakilan dari Kementerian/Lembaga.


Cetak   E-mail