Foto: HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kemitraan menyelenggarakan Konsultasi Publik Nasional Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, di Jakarta, Rabu (27/03).
Kegiatan hari ke-2 ini menghadirkan narasumber Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara; Deputy Secretary General Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko; IR-1 Lead Integritas Kemitraan Natalia Hera; serta Team Leader Indonesia untuk Basel Institute on Governance Lakso Anindito. Diskusi ini dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada Wahyudi Kumorotomo.
Kegiatan Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menggali gagasan dan masukan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, CSO, akademisi, asosiasi usaha baik di tingkat nasional maupun lokal terhadap rancangan peraturan pengelolaan konflik kepentingan yang disusun oleh Kementerian PANRB. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kualitas rancangan regulasi Peraturan Menteri PANRB tentang Pengelolaan konflik kepentingan yang efektif dan berdampak pada peningkatan integritas, akuntabilitas dan profesionalisme birokrasi pemerintahan.
