Pin It

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 1

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 7

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 4

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 7

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 7

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 7

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 8

20240805 Kunjungan Kerja dan Diskusi dengan New Zealand Public Service Commission 1

Foto: HUMAS MENPANRB

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi New Zealand Public Service Commission (NZPSC), Wellington, New Zealand, Senin (05/08). Tujuan pertemuan ini adalah berdiskusi tentang pendekatan NZPSC dalam reformasi birokrasi. Beberapa poin diskusi tersebut adalah berbagi program dan strategi NZPSC dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk metode pelatihan, pengembangan karier, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Kunjungan kerja dan diskusi tersebut dihadiri oleh Head of Service NZPSC & Public Service Commissioner, Heather Baggot; Deputy Public Service Commissioner, Rebecca Kitteridge; Chief Executive on Assignment, Gaye Searancke; Deputy Commisioner, Strategy & Policy, Hannah Cameran; Deputy Commissioner, System & Agency Performance, Thor Gudjonsson; serta jajaran lainnya.

Sementara Menteri PANRB didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto; Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Akselerasi Pelayanan Publik, Wanto Sugito; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kamaruddin; serta Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SEKPRBN), Eko Prasojo.


Cetak   E-mail