Foto: HUMAS MENPANRB
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa meninjau persiapan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, Jumat (05/11). Pemerintah Kota Bukittinggi telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan MPP pada tahun 2019.
Gedung MPP berdiri di tanah seluas 3000 meter persegi dengan tiga lantai. Saat ini telah bergabung sebanyak 20 instansi dengan 121 jenis layanan. Instansi yang telah bergabung antara lain, DPMPTSP, Dukcapil, Kejaksaan Negeri, Polres, PLN, Imigrasi, Kantor Pajak, Jasa Raharja, Samsat, Kantor Pertanahan, PDAM, Baznas, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, serta perbankan. Dalam kesempatan tersebut, Diah mengharapkan adanya pemenuhan fasilitas pendukung danberharap agar MPP Kota Bukittinggi dapat segera diresmikan.
Peninjauan itu dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, H. Marfendi; Sekda Kota Bukittinggi, Martias Wanto; Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat, R Andika Dwi; serta jajaran terkait.
