Foto: don/byu/HUMASMENPANRB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membuka The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (07/11). Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa birokrat harus memiliki enterpreneurship bureaucracy. Hal ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi, upaya untuk memperbaiki pelayanan agar semakin cepat.
Perbedaan sikap antara pengusaha dan birokrasi membuat adanya celah negosiasi. "Pengusaha ingin hasil, tapi birokrasi punya aturan sehingga lambat. Jangan sampai pengusaha beli kecepatan!" tegasnya.
Untuk itu dibutuhkan inovasi. Inovasi pelayanan publik yang ada harus terus dikembangkan. Wapres mengapresiasi instansi pemerintah yang telah memiliki inovasi bahkan meraih penghargaan inovasi pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 kepada para pucuk pimpinan instansi pemerintah. Hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir, Deputy Manager of Ministry of Interior and Safety Republic of Korea Lee Bong Yeol, the Chairperson of LEPL Public Service Development Agency Azerbaijan Soso Giorgadze, Deputy Executive Director of LEPL Public Service Hall Georgia Mariam Latsabidze, Chief of Administration of the State Agency for Public Service and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan Azad Jafarli, Former Mayor of Mandaluyong, Head of Statistics and Indicators unit in the Public Governance Directorate of the OECD Zsuzsanna Lonti, kepala lembaga, kepala daerah, dan pejabat lainnya.
