Pin It

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

20250110 Pendatanganan PK dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM 2025 Kemenko Kumham Imipas 1

Foto: byu/HUMAS MENPANRB

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Kementerian Koordinatior bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas/H2IP), di Jakarta, Jumat (10/01/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan Launching Website Kemenko Kumham Imipas/H2IP.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam pencanangan tersebut, instansinya akan lebih fokus untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi publik. Menteri Rini menambahkan bahwa pencanangan ZI adalah upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari reformasi birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan Pelayanan Publik.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mohkhammad Najih; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Staf Khusus Menteri Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Kementerian PANRB Donny Adityawarman; serta segenap jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan Pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas/H2IP.


Cetak   E-mail