Pin It

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

20240221 Rakor Akselerasi Penguatan AKIP RB dan ZI Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024 16

Foto: dit/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Rapat Koordinasi dengan tema 'Akselerasi Penguataan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024' di Jakarta, Rabu (21/02). Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto diikuti oleh perwakilan dari 145 pemerintah daerah prioritas.

Dalam sambutannya, Erwan menyampaikan beberapa hal yang dapat mendorong percepatan implementasi RB, SAKIP, dan ZI salah satunya dengan meningkatkan komitmen pimpinan daerah dan sekretaris daerah dalam mengawal implementasi RB, SAKIP, maupun Zona Integritas. Selain itu, pemda diminta mendorong kolaborasi dan cross-cutting lintas unit kerja sehingga upaya yang dilakukan menjadi lebih holistik dan komprehensif.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi; Plh. Sekretaris Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Zamzani; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Akhmad Hasmy; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Budi Prawira; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian; serta para seluruh tamu undangan.


Cetak   E-mail