Pin It

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

20221130 MENTERI PRESIDEN BKPM Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 13

Foto: ald/HUMAS MENPANRB

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11). Menteri Anas mengisi diskusi panel dengan materi bertemakan Reformasi Birokrasi melalui Digitalisasi Layanan Publik bagi Percepatan Perizinan Berusaha di Daerah.

Menteri Anas menyampaikan bahwa implementasi reformasi birokrasi tematik adalah agar birokrasi berdampak. Dua dari fokus reformasi birokrasi tematik yang dijalankan adalah digitalisasi pelayanan dan peningkatan investasi.

Sesi diskusi panel ini juga dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan diisi oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Sebelumnya, acara yang mengusung tema Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo yang sekaligus meluncurkan Panduan Investasi Berkelanjutan.

Hadir dalam kesempatan ini Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, serta gubernur, bupati, wali kota, dan kepala DPMPTSP provinsi dan tamu undangan.


Cetak   E-mail