Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menjadi narasumber dalam webinar bertema AI (Artificial Intelligence): Sejarah dan Pemanfaatannya, Senin (20/07).
JAKARTA – Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari peran sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat, mutlak harus menguasai teknologi sebagai dasar mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi atau e-services.
Menurut Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik membuat jumlah SDM besar tidak lagi diperlukan seperti dulu. “Kita harus optimis bahwa ke depan dengan penggunaan teknologi informasi maka tidak lagi diperlukan SDM yang terlalu banyak, tetapi justru yang diperlukan adalah SDM yang menguasai IT yang mampu bekerja dengan lebih produktif,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam webinar bertema AI (Artificial Intelligence): Sejarah dan Pemanfaatannya, Senin (20/07).
Dalam seminar daring yang digelar oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Provider Indonesia (Kopertip) ini, Diah menyampaikan berbagai keuntungan yang didapat dari pemanfaatan teknologi informasi di era pandemi Covid-19. Salah satunya adalah proses pendampingan kepada penyelenggara layanan publik yang dapat tetap bergerak produktif meski beragam kegiatan tatap muka sempat dihentikan.
Diah mengungkapkan, di masa pandemi Covid-19, cara kerja ASN cukup bergantung pada IT. Bahkan kegiatan monitoring dan evaluasi tetap intens dilaksanakan secara daring atau online. “Proses bimbingan pembangunan Mal Pelayanan Publik tetap bisa berjalan tanpa hambatan berarti,” ungkap Diah.
Saat ini, layanan berbasis artificial intelligence (AI) telah diterapkan pada tiga bidang, yakni bidang administrasi pemerintahan, bidang pelayanan publik, dan bidang khusus. Pada bidang administrasi pemerintahan, AI telah mempermudah pengolahan dokumen seperti pengenalan suara dan teks naskah. Selain itu, AI juga telah membantu menganalisis kebijakan maupun peraturan.
Pada bidang pelayanan publik, AI memungkinkan lahirnya pengaduan pelayanan publik yang dapat menganalisis laporan, mengarahkan pengaduan ke instansi yang dituju, serta menjawab pengaduan. Sementara pada bidang khusus, kecerdasan buatan ini membantu mendeteksi potensi kecurangan pajak, melayani pendeteksian penyakit, mengatur lalu lintas, hingga memberikan prediksi jumlah wisatawan dan dampak ekonomi.
Pada webinar yang dimoderatori oleh dosen Universitas Diponegoro AB. Susanto ini, Diah juga memuji andil perguruan tinggi dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing, menguasai teknologi informasi dan pengembangan AI. Perguruan tinggi merupakan tempat yang paling berperan dalam rangka mengedukasi, mendidik, dan memberikan bekal untuk menjawab beragam tantangan kedepan.
“Dengan bantuan teman-teman di perguruan tinggi khususnya di bidang penguasaan teknologi informasi ini, kami berharap akan lahir SDM generasi penerus yang akan menggantikan SDM terdahulu yang terbiasa bekerja manual,” tutup Diah. (rum/HUMAS MENPANRB)
