Menteri PANRB Rini Widyantini saat audiensi dengan tim TBI, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (27/8/2026).
JAKARTA - Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah membangun fondasi penting yang memberikan arah strategis untuk Pemerintah Digital. Upaya tersebut adalah perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat. Dalam upaya akselerasi implementasi pemerintah digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan diskusi bersama tim Tony Blair Institute (TBI).
“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat audiensi dengan tim TBI, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (27/8/2026).
Disampaikan bahwa pihaknya bersama TBI memiliki potensi kerja sama yang dapat difokuskan pada dukungan perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial hingga mencakup proses penyaluran bantuan sosial yang merupakan salah satu program prioritas nasional. Kemudian juga penyediaan tenaga ahli untuk mendukung perancangan dasbor strategis bagi Presiden, serta kontribusi teknis dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dalam persiapan dan penyelenggaraan Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit.
Menurutnya transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan DPI yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber.
Di sisi lain perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial akan menjadi cikal bakal perluasan ke sektor - sektor prioritas lainnya yang diselaraskan dengan Program Kerja Prioritas Nasional ke-8, yakni Program Kesejahteraan Rakyat. TBI dapat membantu dalam proses perluasan lokus maupun substansi. Kemudian TBI juga dapat mengambil peran dalam penyediaan technical assistance dalam merancang desain Dashboard Presiden untuk fungsi Decision Support System dan Executive Information System dengan pemanfaatan Data Analytics dan AI.
“Kementerian PANRB membuka ruang bagi TBI untuk berkontribusi dalam peran komplementer yang saling menguatkan, baik sebagai Supporting Partner, Knowledge Partner, Strategic Outreach Partner, maupun Resource Mobilisation Partner,” katanya.
Pihaknya memahami pentingnya DPI dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi DPI dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Terlebih Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 di Bali.
Sementara itu Country Director TBI Abetnago Tarigan mengatakan bahwa Tony Blair sebagai pendiri TBI menaruh perhatian terhadap pemerintah digital di Indonesia, bagaimana penggunaan digitalisasi dan AI terlebih untuk menyukseskan program prioritas nasioanal. Pertemuan juga bertujuann untuk mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan DPI untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia.
“TBI mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu,” ucapnya. (HUMAS MENPANRB)
